Laporan Keuangan BUMD · Lampung
Jasa Laporan Keuangan BUMD dan Perumda di Lampung
Pembukuan dan laporan keuangan untuk perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di Lampung. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.
Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Lampung
FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.
Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.
Tanya KJA FarhaniOleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.
Tanya KAP DHN & RekanUntuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.
Tim FA Indonesia
Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 15 kabupaten dan kota di Lampung. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.
Yang Kami Kerjakan untuk BUMD
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Pendapatan dan tagihan | Pendapatan per golongan pelanggan dan efisiensi penagihan |
| Aset tetap | Daftar aset, sumber perolehan, dan penyusutan |
| Ekuitas | Penyertaan modal daerah dan hibah |
| Kinerja | Rasio yang dipakai dalam penilaian kinerja BUMD |
| Anggaran dan realisasi | Perbandingan rencana kerja dan anggaran dengan realisasi |
| Laporan untuk pemilik | Laporan tahunan untuk kepala daerah atau RUPS |
Kabupaten dan Kota di Lampung
Bandar Lampung · Kabupaten Lampung Barat · Kabupaten Lampung Selatan · Kabupaten Lampung Tengah · Kabupaten Lampung Timur · Kabupaten Lampung Utara · Kabupaten Mesuji · Kabupaten Pesawaran · Kabupaten Pesisir Barat · Kabupaten Pringsewu · Kabupaten Tanggamus · Kabupaten Tulang Bawang Barat · Kabupaten Tulangbawang · Kabupaten Way Kanan · Kota Metro
Jenis Usaha Lain
Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis
Provinsi Lampung dalam Angka
Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, dengan 228 kecamatan dan 2.642 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Lampung |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 6 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 7 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 9 |
Ada 7 KJA aktif di Provinsi Lampung. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Lampung: Kota Bandar Lampung (19 kantor), Kabupaten Lampung Selatan (1 kantor), Kabupaten Lampung Timur (1 kantor), Kota Metro (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro.
Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Lampung?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Lampung.
Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Lampung untuk menyusun laporan keuangan?
Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada jasa laporan keuangan BUMD dan Perumda di Lampung?
Ada. KJA Farhani K.N. melayani perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di seluruh Lampung, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.
Standar apa yang dipakai?
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.
Bisakah sekaligus diaudit?
Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.
