Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Laporan Keuangan BUMD · Papua Barat Daya

Jasa Laporan Keuangan BUMD dan Perumda di Papua Barat Daya

Pembukuan dan laporan keuangan untuk perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di Papua Barat Daya. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.

Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Papua Barat Daya

FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.

Penyusunan Laporan Keuangan

Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.

Tanya KJA Farhani
Audit Laporan Keuangan

Oleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.

Tanya KAP DHN & Rekan

Untuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.

Tim FA Indonesia

Ananta W. Sasongko, CPA
FA IndonesiaAnanta W. Sasongko, CPAPernah berkarir di EY, lalu direktur keuangan dan group CFO di beberapa rumah sakit dan perusahaan. Kandidat doktor ilmu akuntansi.

Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 5 kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.

Yang Kami Kerjakan untuk BUMD

BagianIsi
Pendapatan dan tagihanPendapatan per golongan pelanggan dan efisiensi penagihan
Aset tetapDaftar aset, sumber perolehan, dan penyusutan
EkuitasPenyertaan modal daerah dan hibah
KinerjaRasio yang dipakai dalam penilaian kinerja BUMD
Anggaran dan realisasiPerbandingan rencana kerja dan anggaran dengan realisasi
Laporan untuk pemilikLaporan tahunan untuk kepala daerah atau RUPS

Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya

Kabupaten Maybrat · Kabupaten Raja Ampat · Kabupaten Sorong Selatan · Kabupaten Tambrauw · Sorong

Jenis Usaha Lain

Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis

Data Wilayah dan Kantor Berizin di Provinsi Papua Barat Daya

Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 131 kecamatan dan 818 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Papua Barat Daya
Kantor Akuntan Publik (KAP)0
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)1
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Ada 1 KJA aktif di Provinsi Papua Barat Daya. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya: Sorong (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya: Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong.

Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Papua Barat Daya?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat Daya.

Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Papua Barat Daya untuk menyusun laporan keuangan?

Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada jasa laporan keuangan BUMD dan Perumda di Papua Barat Daya?

Ada. KJA Farhani K.N. melayani perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di seluruh Papua Barat Daya, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.

Standar apa yang dipakai?

SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.

Bisakah sekaligus diaudit?

Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.