Laporan Keuangan Developer Properti · Bali
Jasa Laporan Keuangan Developer Properti di Bali
Pembukuan dan laporan keuangan untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Bali. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.
Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Bali
FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.
Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.
Tanya KJA FarhaniOleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.
Tanya KAP DHN & RekanUntuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.
Tim FA Indonesia
Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 10 kabupaten dan kota di Bali. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.
Yang Kami Kerjakan untuk Developer Properti
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Pendapatan dan uang muka | Penjualan unit yang sudah diserahterimakan dan uang muka yang belum diakui |
| Biaya proyek per klaster | Tanah, pematangan, prasarana, dan bangunan per klaster atau menara |
| Persediaan unit | Unit selesai, dalam pembangunan, dan tanah untuk pengembangan |
| Kredit konstruksi | Pencairan, bunga dikapitalisasi, dan jadwal pelunasan dari penjualan |
| Pajak | PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPN, dan BPHTB terkait |
| Laporan untuk bank | Arus kas proyek dan rasio yang diminta bank |
Kabupaten dan Kota di Bali
Badung · Denpasar · Kabupaten Bangli · Kabupaten Buleleng · Kabupaten Gianyar · Kabupaten Jembrana · Kabupaten Karang Asem · Kabupaten Klungkung · Kabupaten Tabanan · Singaraja
Jenis Usaha Lain
Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Wilayah dan Kantor Berizin di Provinsi Bali
Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan 57 kecamatan dan 653 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Bali |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 22 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 39 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 19 |
Jumlah KJA aktif di Provinsi Bali saat ini 39 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Bali: Kota Denpasar (60 kantor), Kabupaten Badung (10 kantor), Kabupaten Gianyar (4 kantor), Kabupaten Buleleng (4 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Bali: Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar.
Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Bali?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 39 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Bali.
Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Bali untuk menyusun laporan keuangan?
Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada jasa laporan keuangan developer properti di Bali?
Ada. KJA Farhani K.N. melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Bali, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.
Standar apa yang dipakai?
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.
Bisakah sekaligus diaudit?
Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.
