Laporan Keuangan Developer Properti · Jawa Barat
Jasa Laporan Keuangan Developer Properti di Jawa Barat
Pembukuan dan laporan keuangan untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Jawa Barat. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.
Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Jawa Barat
FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.
Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.
Tanya KJA FarhaniOleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.
Tanya KAP DHN & RekanUntuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.
Tim FA Indonesia
Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.
Yang Kami Kerjakan untuk Developer Properti
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Pendapatan dan uang muka | Penjualan unit yang sudah diserahterimakan dan uang muka yang belum diakui |
| Biaya proyek per klaster | Tanah, pematangan, prasarana, dan bangunan per klaster atau menara |
| Persediaan unit | Unit selesai, dalam pembangunan, dan tanah untuk pengembangan |
| Kredit konstruksi | Pencairan, bunga dikapitalisasi, dan jadwal pelunasan dari penjualan |
| Pajak | PPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPN, dan BPHTB terkait |
| Laporan untuk bank | Arus kas proyek dan rasio yang diminta bank |
Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Bandung · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Kabupaten Bandung Barat · Kabupaten Ciamis · Kabupaten Cianjur · Kabupaten Garut · Kabupaten Indramayu · Kabupaten Kuningan · Kabupaten Majalengka · Kabupaten Pangandaran · Kabupaten Subang · Kabupaten Sumedang · Karawang · Kota Banjar · Purwakarta · Sukabumi · Tasikmalaya
Jenis Usaha Lain
Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Wilayah dan Kantor Berizin di Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan dan 5.832 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 98 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 127 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 97 |
Registri mencatat 127 KJA aktif di Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Barat: Bandung (112 kantor), Bekasi (84 kantor), Kota Depok (42 kantor), Bogor (41 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.
Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Jawa Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 127 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Jawa Barat.
Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Jawa Barat untuk menyusun laporan keuangan?
Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada jasa laporan keuangan developer properti di Jawa Barat?
Ada. KJA Farhani K.N. melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Jawa Barat, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.
Standar apa yang dipakai?
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.
Bisakah sekaligus diaudit?
Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.
