Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Laporan Keuangan Developer Properti · Kalimantan Utara

Jasa Laporan Keuangan Developer Properti di Kalimantan Utara

Pembukuan dan laporan keuangan untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Kalimantan Utara. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.

Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Kalimantan Utara

FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.

Penyusunan Laporan Keuangan

Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.

Tanya KJA Farhani
Audit Laporan Keuangan

Oleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.

Tanya KAP DHN & Rekan

Untuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.

Tim FA Indonesia

Ananta W. Sasongko, CPA
FA IndonesiaAnanta W. Sasongko, CPAPernah berkarir di EY, lalu direktur keuangan dan group CFO di beberapa rumah sakit dan perusahaan. Kandidat doktor ilmu akuntansi.

Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.

Yang Kami Kerjakan untuk Developer Properti

BagianIsi
Pendapatan dan uang mukaPenjualan unit yang sudah diserahterimakan dan uang muka yang belum diakui
Biaya proyek per klasterTanah, pematangan, prasarana, dan bangunan per klaster atau menara
Persediaan unitUnit selesai, dalam pembangunan, dan tanah untuk pengembangan
Kredit konstruksiPencairan, bunga dikapitalisasi, dan jadwal pelunasan dari penjualan
PajakPPh Final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPN, dan BPHTB terkait
Laporan untuk bankArus kas proyek dan rasio yang diminta bank

Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara

Kabupaten Bulungan · Kabupaten Malinau · Kabupaten Nunukan · Kabupaten Tana Tidung · Tarakan

Jenis Usaha Lain

Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Wilayah dan Kantor Berizin di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dengan 53 kecamatan dan 466 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Kalimantan Utara
Kantor Akuntan Publik (KAP)1
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)1
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Ada 1 KJA aktif di Provinsi Kalimantan Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara: Kota Tarakan (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan.

Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Kalimantan Utara?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusun laporan keuangan?

Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada jasa laporan keuangan developer properti di Kalimantan Utara?

Ada. KJA Farhani K.N. melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Kalimantan Utara, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.

Standar apa yang dipakai?

SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.

Bisakah sekaligus diaudit?

Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.