Laporan Keuangan PBF dan Alkes · Nusa Tenggara Barat
Jasa Laporan Keuangan PBF, Distributor Alat Kesehatan, dan Farmasi di Nusa Tenggara Barat
Pembukuan dan laporan keuangan untuk pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di Nusa Tenggara Barat. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.
Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Nusa Tenggara Barat
FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.
Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.
Tanya KJA FarhaniOleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.
Tanya KAP DHN & RekanUntuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.
Tim FA Indonesia
Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 10 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.
Yang Kami Kerjakan untuk PBF dan Alkes
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Persediaan per bets | Stok, kedaluwarsa, dan retur |
| Piutang | Umur piutang per rumah sakit, apotek, dan instansi |
| Margin per prinsipal | Laba kotor per prinsipal dan per produk |
| Alat ditempatkan | Daftar alat di pelanggan, penyusutan, dan pendapatan reagennya |
| Modal kerja | Siklus kas yang dibaca bank |
| Pajak | PPN, PPh 22 atas penjualan ke instansi, dan PPh Badan |
Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat
Bima · Kabupaten Dompu · Kabupaten Lombok Barat · Kabupaten Lombok Tengah · Kabupaten Lombok Timur · Kabupaten Lombok Utara · Kabupaten Sumbawa · Kabupaten Sumbawa Barat · Mataram · Sumbawa Besar
Jenis Usaha Lain
Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan 116 kecamatan dan 1.062 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 4 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 4 |
Jumlah KJA aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini 4 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kota Mataram (9 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram.
Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 4 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyusun laporan keuangan?
Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada jasa laporan keuangan PBF, distributor alat kesehatan, dan farmasi di Nusa Tenggara Barat?
Ada. KJA Farhani K.N. melayani pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di seluruh Nusa Tenggara Barat, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.
Standar apa yang dipakai?
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.
Bisakah sekaligus diaudit?
Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.
