Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Laporan Keuangan Tambang · DKI Jakarta

Jasa Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di DKI Jakarta

Pembukuan dan laporan keuangan untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di DKI Jakarta. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.

Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di DKI Jakarta

FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.

Penyusunan Laporan Keuangan

Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.

Tanya KJA Farhani
Audit Laporan Keuangan

Oleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.

Tanya KAP DHN & Rekan

Untuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.

Tim FA Indonesia

Ananta W. Sasongko, CPA
FA IndonesiaAnanta W. Sasongko, CPAPernah berkarir di EY, lalu direktur keuangan dan group CFO di beberapa rumah sakit dan perusahaan. Kandidat doktor ilmu akuntansi.

Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 7 kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.

Yang Kami Kerjakan untuk Tambang

BagianIsi
Pendapatan dan volumePenjualan per kontrak dengan volume, kadar, dan harga
Biaya produksiPengupasan, penambangan, pengangkutan, dan biaya per ton
Aset tambangAset eksplorasi, properti pertambangan, dan amortisasinya
Alat beratDaftar alat, jam kerja, penyusutan, dan sewa pembiayaan
ReklamasiProvisi reklamasi dan pascatambang serta jaminannya
Pungutan negara dan pajakRoyalti, PNBP, PPN, dan PPh Badan

Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta

Jakarta · Kabupaten Kepulauan Seribu · Kota Jakarta Barat · Kota Jakarta Pusat · Kota Jakarta Selatan · Kota Jakarta Timur · Kota Jakarta Utara

Jenis Usaha Lain

Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi DKI Jakarta dalam Angka

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 kabupaten dan 5 kota, dengan 44 kecamatan dan 254 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi DKI Jakarta
Kantor Akuntan Publik (KAP)296
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)136
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)133

Registri mencatat 136 KJA aktif di Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi DKI Jakarta: Jakarta (565 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta: Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara.

Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi DKI Jakarta?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 136 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun laporan keuangan?

Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada jasa laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di DKI Jakarta?

Ada. KJA Farhani K.N. melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh DKI Jakarta, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.

Standar apa yang dipakai?

SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.

Bisakah sekaligus diaudit?

Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.