Laporan Keuangan Tambang · Sulawesi Tengah
Jasa Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di Sulawesi Tengah
Pembukuan dan laporan keuangan untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di Sulawesi Tengah. Disusun KJA Farhani K.N., siap dibaca bank, investor, dan auditor.
Kontak KJA Farhani dan KAP DHN & Rekan di Sulawesi Tengah
FA Indonesia adalah pintu kontak untuk kedua kantor ini.
Oleh KJA Farhani K.N. (Kantor Jasa Akuntansi berizin, Malang). Sesuai SAK EMKM, SAK EP, atau PSAK, siap dipakai bank dan auditor.
Tanya KJA FarhaniOleh KAP DHN & Rekan, terdaftar OJK. Untuk kredit bank, laporan tahunan PT di SABH, tender, atau investor.
Tanya KAP DHN & RekanUntuk satu perusahaan, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu kantor yang berbeda.
Tim FA Indonesia
Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 14 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, kunjungan dijadwalkan bila diperlukan.
Yang Kami Kerjakan untuk Tambang
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Pendapatan dan volume | Penjualan per kontrak dengan volume, kadar, dan harga |
| Biaya produksi | Pengupasan, penambangan, pengangkutan, dan biaya per ton |
| Aset tambang | Aset eksplorasi, properti pertambangan, dan amortisasinya |
| Alat berat | Daftar alat, jam kerja, penyusutan, dan sewa pembiayaan |
| Reklamasi | Provisi reklamasi dan pascatambang serta jaminannya |
| Pungutan negara dan pajak | Royalti, PNBP, PPN, dan PPh Badan |
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah
Kabupaten Banggai · Kabupaten Banggai Kepulauan · Kabupaten Banggai Laut · Kabupaten Buol · Kabupaten Donggala · Kabupaten Morowali Utara · Kabupaten Parigi Moutong · Kabupaten Poso · Kabupaten Sigi · Kabupaten Tojo Una-Una · Kabupaten Toli-Toli · Luwuk · Morowali · Palu
Jenis Usaha Lain
Cafe dan Restoran · Klinik dan Apotek · Perusahaan PT dan CV · Kontraktor · Koperasi dan BUMDes · Yayasan dan Sekolah · Toko dan Distributor · UMKM · Rumah Sakit · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Logistik · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Wilayah dan Kantor Berizin di Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, dengan 175 kecamatan dan 1.953 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Tengah |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 5 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 2 |
Ada 5 KJA aktif di Provinsi Sulawesi Tengah. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah: Kota Palu (7 kantor), Kabupaten Banggai (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Toli-toli, Kota Palu.
Berapa jumlah KJA aktif di Provinsi Sulawesi Tengah?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 5 Kantor Jasa Akuntansi (KJA) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dokumen apa yang disiapkan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun laporan keuangan?
Rekening koran, nota penjualan dan pembelian, daftar aset, utang, dan stok akhir periode. Kalau belum rapi, mulai dari rekening koran dan daftar aset.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada jasa laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Sulawesi Tengah?
Ada. KJA Farhani K.N. melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh Sulawesi Tengah, dengan dokumen digital dan pertemuan daring.
Standar apa yang dipakai?
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia sesuai ukuran dan kebutuhan pemakai laporan. Pilihannya dibahas di awal karena menentukan isi laporan dan catatannya.
Bisakah sekaligus diaudit?
Bisa, oleh kantor yang berbeda. Audit dikerjakan KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK, setelah laporan keuangannya selesai disusun.
