Audit PBF dan Alkes · Nusa Tenggara Barat
Audit Laporan Keuangan PBF, Distributor Alat Kesehatan, dan Farmasi di Nusa Tenggara Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di Nusa Tenggara Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 10 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di PBF dan Alkes
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Persediaan | Stok opname, nomor bets, kedaluwarsa, dan retur ke prinsipal (PSAK 202) |
| Piutang rumah sakit dan instansi | Umur piutang yang panjang, konfirmasi, dan cadangan kerugian (PSAK 109) |
| Rabat prinsipal | Diskon, bonus barang, dan klaim ke prinsipal (PSAK 115) |
| Alat yang ditempatkan | Alat kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit dengan kontrak reagen atau KSO (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Barang konsinyasi | Pemisahan barang milik sendiri dan titipan |
| Utang prinsipal | Konfirmasi dan rekonsiliasi |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kartu stok per bets dan berita acara stok opname
- Daftar umur piutang
- Perjanjian distribusi
- Kontrak penempatan alat
- Perizinan
Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat
Bima · Kabupaten Dompu · Kabupaten Lombok Barat · Kabupaten Lombok Tengah · Kabupaten Lombok Timur · Kabupaten Lombok Utara · Kabupaten Sumbawa · Kabupaten Sumbawa Barat · Mataram · Sumbawa Besar
Audit Industri Lain di Nusa Tenggara Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan 116 kecamatan dan 1.062 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 4 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 4 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini 1 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kota Mataram (9 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus berkantor di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan PBF, distributor alat kesehatan, dan farmasi di Nusa Tenggara Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di seluruh Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan PBF, distributor alat kesehatan, dan farmasi di Nusa Tenggara Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Piutang ke rumah sakit lama cair, bagaimana pengaruhnya di audit?
Auditor menilai kolektibilitasnya dari riwayat pembayaran dan konfirmasi. Cadangan kerugian dihitung dari umur piutang dan pengalaman tertagih.