Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Koperasi · Kalimantan Selatan

Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Kalimantan Selatan

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Kalimantan Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi

AreaYang Diuji
Pinjaman anggotaSaldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman
Simpanan anggotaSimpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota
Pendapatan jasa pinjamanPerhitungan jasa dan pengakuannya
Sisa hasil usahaPerhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar
Kas dan bankPenghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang
Unit usahaPersediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar pinjaman dan kolektibilitas
  • Daftar simpanan anggota
  • Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
  • Berita acara kas
  • Rekening koran

Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan

Banjarbaru · Banjarmasin · Kabupaten Balangan · Kabupaten Banjar · Kabupaten Barito Kuala · Kabupaten Hulu Sungai Selatan · Kabupaten Hulu Sungai Tengah · Kabupaten Hulu Sungai Utara · Kabupaten Kota Baru · Kabupaten Tabalong · Kabupaten Tanah Bumbu · Kabupaten Tanah Laut · Kabupaten Tapin · Kota Banjar Baru

Audit Industri Lain di Kalimantan Selatan

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota, dengan 152 kecamatan dan 1.971 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Kalimantan Selatan
Kantor Akuntan Publik (KAP)3
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)13
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)7

Jumlah KAP aktif di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini 3 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin (20 kantor), Kota Banjar Baru (2 kantor), Kabupaten Tanah Bumbu (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Kalimantan Selatan?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 3 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Kalimantan Selatan.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan harus berkantor di Provinsi Kalimantan Selatan?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Kalimantan Selatan?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Kalimantan Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Kalimantan Selatan?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?

Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.