Audit Koperasi · Lampung
Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Lampung
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Lampung. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 15 kabupaten dan kota di Lampung. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pinjaman anggota | Saldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman |
| Simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota |
| Pendapatan jasa pinjaman | Perhitungan jasa dan pengakuannya |
| Sisa hasil usaha | Perhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar |
| Kas dan bank | Penghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang |
| Unit usaha | Persediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar pinjaman dan kolektibilitas
- Daftar simpanan anggota
- Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
- Berita acara kas
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Lampung
Bandar Lampung · Kabupaten Lampung Barat · Kabupaten Lampung Selatan · Kabupaten Lampung Tengah · Kabupaten Lampung Timur · Kabupaten Lampung Utara · Kabupaten Mesuji · Kabupaten Pesawaran · Kabupaten Pesisir Barat · Kabupaten Pringsewu · Kabupaten Tanggamus · Kabupaten Tulang Bawang Barat · Kabupaten Tulangbawang · Kabupaten Way Kanan · Kota Metro
Audit Industri Lain di Lampung
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Lampung
Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, dengan 228 kecamatan dan 2.642 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Lampung |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 6 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 7 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 9 |
Registri mencatat 6 KAP aktif di Provinsi Lampung. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Lampung: Kota Bandar Lampung (19 kantor), Kabupaten Lampung Selatan (1 kantor), Kabupaten Lampung Timur (1 kantor), Kota Metro (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Lampung?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 6 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Lampung.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Lampung harus berkantor di Provinsi Lampung?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Lampung?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Lampung. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Lampung?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?
Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.