Audit Koperasi · Papua Pegunungan
Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Papua Pegunungan
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Papua Pegunungan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 8 kabupaten dan kota di Papua Pegunungan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pinjaman anggota | Saldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman |
| Simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota |
| Pendapatan jasa pinjaman | Perhitungan jasa dan pengakuannya |
| Sisa hasil usaha | Perhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar |
| Kas dan bank | Penghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang |
| Unit usaha | Persediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar pinjaman dan kolektibilitas
- Daftar simpanan anggota
- Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
- Berita acara kas
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Papua Pegunungan
Kabupaten Jayawijaya · Kabupaten Lanny Jaya · Kabupaten Mamberamo Tengah · Kabupaten Nduga · Kabupaten Pegunungan Bintang · Kabupaten Tolikara · Kabupaten Yahukimo · Kabupaten Yalimo
Audit Industri Lain di Papua Pegunungan
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Papua Pegunungan dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten dan 0 kota, dengan 249 kecamatan dan 2.288 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua Pegunungan |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 0 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Pegunungan. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Pegunungan: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Pegunungan?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Pegunungan.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Pegunungan harus berkantor di Provinsi Papua Pegunungan?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Papua Pegunungan?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Papua Pegunungan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Papua Pegunungan?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?
Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.