Audit Tambang · Nusa Tenggara Timur
Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di Nusa Tenggara Timur
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di Nusa Tenggara Timur. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 23 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Tambang
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan | Volume, kadar, dan harga diuji ke laporan surveyor, kontrak penjualan, dan dokumen pengapalan (PSAK 115) |
| Aset eksplorasi dan evaluasi | Kapitalisasi biaya eksplorasi dan pengujian penurunan nilainya (PSAK 106) |
| Properti pertambangan dan pengupasan | Biaya pengembangan, pengupasan lapisan tanah, dan amortisasi berdasarkan cadangan |
| Provisi reklamasi dan pascatambang | Estimasi kewajiban, jaminan reklamasi yang ditempatkan, dan pengakuannya (PSAK 237) |
| Alat berat | Aset tetap, sewa pembiayaan, dan penyusutan berdasarkan jam kerja alat (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Royalti dan pungutan negara | PNBP dan royalti dicocokkan dengan volume penjualan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kontrak penjualan dan laporan surveyor
- Rencana kerja dan anggaran biaya
- Perhitungan cadangan dan amortisasi
- Dokumen jaminan reklamasi
- Kontrak jasa pertambangan dan sewa alat
Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Alor · Kabupaten Belu · Kabupaten Ende · Kabupaten Flores Timur · Kabupaten Lembata · Kabupaten Malaka · Kabupaten Manggarai · Kabupaten Manggarai Barat · Kabupaten Manggarai Timur · Kabupaten Nagekeo · Kabupaten Ngada · Kabupaten Rote Ndao · Kabupaten Sabu Raijua · Kabupaten Sikka · Kabupaten Sumba Barat · Kabupaten Sumba Barat Daya · Kabupaten Sumba Tengah · Kabupaten Sumba Timur · Kabupaten Timor Tengah Selatan · Kabupaten Timor Tengah Utara · Kupang · Labuan Bajo · Maumere
Audit Industri Lain di Nusa Tenggara Timur
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan 307 kecamatan dan 3.202 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 3 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 4 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kupang (5 kantor), Kabupaten Ende (1 kantor), Kabupaten Manggarai (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berkantor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Nusa Tenggara Timur?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Nusa Tenggara Timur?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kami kontraktor jasa tambang, bukan pemilik izin. Apa bedanya di audit?
Fokusnya bergeser ke pendapatan jasa berdasarkan volume pekerjaan, piutang ke pemilik tambang, alat berat dan sewanya, serta biaya bahan bakar dan suku cadang.