Audit Restoran dan Cafe · DKI Jakarta
Audit Laporan Keuangan Restoran dan Cafe di DKI Jakarta
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk restoran, cafe, kedai kopi, katering, cloud kitchen, dan waralaba kuliner di DKI Jakarta. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 7 kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Restoran dan Cafe
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Penjualan harian per outlet | Data POS, QRIS, EDC, dan aplikasi pesan antar dicocokkan dengan setoran bank dan komisi platform |
| HPP dan persediaan bahan | Stok opname bahan, resep standar, dan selisih pemakaian yang tidak wajar (PSAK 202) |
| Sewa outlet | Perjanjian sewa tempat, aset hak guna, dan liabilitas sewa (PSAK 116) |
| Renovasi dan peralatan dapur | Kapitalisasi renovasi, masa manfaat, dan penyusutan (PSAK 216) |
| Royalti dan waralaba | Biaya waralaba awal dan royalti diuji ke perjanjian waralaba |
| Pajak restoran | PBJT makanan dan minuman yang dipungut dan disetor ke pemerintah daerah |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap penjualan POS per outlet
- Laporan platform pesan antar
- Berita acara stok opname bahan
- Perjanjian sewa outlet dan waralaba
- Bukti setor pajak daerah
Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta
Jakarta · Kabupaten Kepulauan Seribu · Kota Jakarta Barat · Kota Jakarta Pusat · Kota Jakarta Selatan · Kota Jakarta Timur · Kota Jakarta Utara
Audit Industri Lain di DKI Jakarta
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 kabupaten dan 5 kota, dengan 44 kecamatan dan 254 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi DKI Jakarta |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 296 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 136 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 133 |
Ada 296 KAP aktif di Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi DKI Jakarta: Jakarta (565 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta: Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi DKI Jakarta?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 296 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi DKI Jakarta.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi DKI Jakarta harus berkantor di Provinsi DKI Jakarta?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan restoran dan cafe di DKI Jakarta?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani restoran, cafe, kedai kopi, katering, cloud kitchen, dan waralaba kuliner di seluruh DKI Jakarta. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan restoran dan cafe di DKI Jakarta?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Pencatatan kami masih dari kasir dan rekening koran, bisa diaudit?
Bisa dimulai dari sana, tetapi laporan keuangannya harus disusun dulu. Penyusunan oleh KJA Farhani, lalu audit oleh KAP DHN & Rekan sebagai kantor yang berbeda.