Audit Retail · Bali
Audit Laporan Keuangan Retail dan Minimarket di Bali
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk toko retail, minimarket, supermarket, toko bangunan, toko modern, dan jaringan waralaba retail di Bali. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 10 kabupaten dan kota di Bali. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Retail
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Penjualan per gerai | Data POS dicocokkan dengan setoran kas dan penyelesaian pembayaran nontunai |
| Persediaan dan penyusutan stok | Stok opname gerai dan gudang serta kehilangan persediaan (PSAK 202) |
| Sewa gerai | Perjanjian sewa, aset hak guna, dan liabilitas sewa (PSAK 116) |
| Pendapatan dari pemasok | Sewa rak, biaya pajang, dan rabat pemasok |
| Program loyalitas | Poin pelanggan yang belum ditukar sebagai liabilitas kontrak (PSAK 115) |
| Renovasi gerai | Kapitalisasi dan penyusutan sesuai masa sewa (PSAK 216) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap POS per gerai
- Berita acara stok opname
- Perjanjian sewa gerai
- Perjanjian dengan pemasok
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Bali
Badung · Denpasar · Kabupaten Bangli · Kabupaten Buleleng · Kabupaten Gianyar · Kabupaten Jembrana · Kabupaten Karang Asem · Kabupaten Klungkung · Kabupaten Tabanan · Singaraja
Audit Industri Lain di Bali
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Bali dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan 57 kecamatan dan 653 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Bali |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 22 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 39 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 19 |
Registri mencatat 22 KAP aktif di Provinsi Bali. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Bali: Kota Denpasar (60 kantor), Kabupaten Badung (10 kantor), Kabupaten Gianyar (4 kantor), Kabupaten Buleleng (4 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Bali: Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Bali?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Bali.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Bali harus berkantor di Provinsi Bali?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan retail dan minimarket di Bali?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani toko retail, minimarket, supermarket, toko bangunan, toko modern, dan jaringan waralaba retail di seluruh Bali. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan retail dan minimarket di Bali?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Selisih stok kami besar, apakah audit tetap bisa jalan?
Bisa, tetapi selisih harus dihitung dan dicatat. Auditor menilai apakah pencatatannya wajar dan apakah pengendalian stok perlu diperbaiki.