Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Rumah Sakit · Sumatera Selatan

Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Sumatera Selatan

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Sumatera Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit

AreaYang Diuji
Pendapatan per penjaminPendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115)
Piutang klaim BPJS dan asuransiKlaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109)
Jasa medis dokterPerhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya
Persediaan farmasi dan BMHPHadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202)
Aset tetap dan alat kesehatanPerolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116)
Utang bank dan covenantKonfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
  • Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
  • Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
  • Berita acara stok opname farmasi
  • Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
  • Perjanjian kredit dan rekening koran

Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan

Kabupaten Banyu Asin · Kabupaten Empat Lawang · Kabupaten Lahat · Kabupaten Muara Enim · Kabupaten Musi Banyuasin · Kabupaten Musi Rawas · Kabupaten Musi Rawas Utara · Kabupaten Ogan Ilir · Kabupaten Ogan Komering Ilir · Kabupaten Ogan Komering Ulu · Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan · Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur · Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir · Kota Lubuklinggau · Kota Pagar Alam · Kota Prabumulih · Palembang

Audit Industri Lain di Sumatera Selatan

Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, dengan 236 kecamatan dan 3.263 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Selatan
Kantor Akuntan Publik (KAP)10
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)17
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)17

Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Selatan saat ini 10 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan: Kota Palembang (44 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Selatan?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Selatan.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan harus berkantor di Provinsi Sumatera Selatan?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Selatan?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Sumatera Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Selatan?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?

RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.