Audit Travel Umrah · Kalimantan Utara
Audit Laporan Keuangan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus di Kalimantan Utara
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di Kalimantan Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Travel Umrah
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Dana titipan jemaah | Setoran jemaah sebelum keberangkatan sebagai liabilitas dan penempatannya |
| Pendapatan | Diakui saat perjalanan dilaksanakan, bukan saat setoran diterima (PSAK 115) |
| Uang muka ke pemasok | Tiket, hotel, dan layanan darat yang dibayar di muka |
| Selisih kurs | Biaya dalam riyal dan dolar terhadap setoran rupiah (PSAK 221) |
| Bank garansi | Jaminan yang ditempatkan dan pengungkapannya |
| Agen dan cabang | Setoran lewat agen dan rekonsiliasinya |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar jemaah terdaftar dan setoran
- Jadwal keberangkatan
- Kontrak maskapai, hotel, dan layanan darat
- Dokumen bank garansi
- Izin penyelenggara
Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan · Kabupaten Malinau · Kabupaten Nunukan · Kabupaten Tana Tidung · Tarakan
Audit Industri Lain di Kalimantan Utara
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dengan 53 kecamatan dan 466 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Kalimantan Utara |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 1 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Ada 1 KAP aktif di Provinsi Kalimantan Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara: Kota Tarakan (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Kalimantan Utara?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Kalimantan Utara.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara harus berkantor di Provinsi Kalimantan Utara?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Kalimantan Utara?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di seluruh Kalimantan Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Kalimantan Utara?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kenapa setoran jemaah tidak boleh langsung jadi pendapatan?
Karena jasa belum diberikan. Sampai jemaah berangkat, setoran itu kewajiban perusahaan kepada jemaah.