Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Travel Umrah · Papua Selatan

Audit Laporan Keuangan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus di Papua Selatan

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di Papua Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 4 kabupaten dan kota di Papua Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Travel Umrah

AreaYang Diuji
Dana titipan jemaahSetoran jemaah sebelum keberangkatan sebagai liabilitas dan penempatannya
PendapatanDiakui saat perjalanan dilaksanakan, bukan saat setoran diterima (PSAK 115)
Uang muka ke pemasokTiket, hotel, dan layanan darat yang dibayar di muka
Selisih kursBiaya dalam riyal dan dolar terhadap setoran rupiah (PSAK 221)
Bank garansiJaminan yang ditempatkan dan pengungkapannya
Agen dan cabangSetoran lewat agen dan rekonsiliasinya

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar jemaah terdaftar dan setoran
  • Jadwal keberangkatan
  • Kontrak maskapai, hotel, dan layanan darat
  • Dokumen bank garansi
  • Izin penyelenggara

Kabupaten dan Kota di Papua Selatan

Kabupaten Asmat · Kabupaten Boven Digoel · Kabupaten Mappi · Merauke

Audit Industri Lain di Papua Selatan

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten dan 0 kota, dengan 78 kecamatan dan 627 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Papua Selatan
Kantor Akuntan Publik (KAP)0
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)0
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Selatan. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.

Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Selatan: Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Selatan?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Selatan.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Selatan harus berkantor di Provinsi Papua Selatan?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Papua Selatan?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di seluruh Papua Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Papua Selatan?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kenapa setoran jemaah tidak boleh langsung jadi pendapatan?

Karena jasa belum diberikan. Sampai jemaah berangkat, setoran itu kewajiban perusahaan kepada jemaah.