Eksplor · Penilaian & KJPP

Kapan Perusahaan Butuh KJPP? Panduan Jasa Penilai untuk Bisnis

Oleh Ananta W. Sasongko, CPA, FMVA, FPAP · 25 Oktober 2026 · 6 menit baca

Banyak perusahaan baru berurusan dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ketika bank meminta laporan penilaian agunan. Padahal kebutuhan jasa penilai jauh lebih luas: revaluasi aset untuk laporan keuangan, transaksi jual beli perusahaan, pajak, asuransi, sampai persiapan IPO. Kalau tahu kapan butuh KJPP, Anda bisa merencanakan waktu dan biaya, bukan baru mencari ketika tenggat sudah dekat.

Apa Itu KJPP dan Penilai Publik

Penilai publik adalah penilai yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. KJPP adalah badan usaha tempat penilai publik berpraktik, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Ketentuannya diatur dalam PMK 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik beserta perubahannya, terakhir PMK 228/PMK.01/2019.

Izin penilai publik dibagi per bidang jasa, antara lain penilaian properti, penilaian bisnis, penilaian properti sederhana, dan penilaian personal properti. Ini penting: penilai yang izinnya properti belum tentu boleh menilai saham atau perusahaan. Untuk valuasi bisnis, pastikan KJPP punya penilai dengan klasifikasi penilaian bisnis.

Dalam bekerja, penilai publik wajib mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kapan Perusahaan Butuh Jasa Penilai

Jasa Penilai untuk Agunan Kredit Bank

Ini kebutuhan yang paling sering. Bank menilai agunan untuk menentukan seberapa besar risiko kredit tertutup. Dalam POJK 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penilaian agunan untuk aset produktif kepada satu debitur atau satu grup di atas Rp10 miliar wajib dilakukan oleh penilai independen. Di bawah itu, bank boleh memakai penilai internal.

Aturan yang sama juga membatasi berapa nilai agunan yang boleh diperhitungkan bank, tergantung umur laporan penilaian. Untuk agunan seperti properti komersial dan mesin, nilai agunan yang bisa diperhitungkan menurun bila penilaian sudah lewat 12 bulan. Karena itu, untuk kredit besar dan perpanjangan fasilitas, debitur sering diminta menyiapkan penilaian ulang secara berkala.

Hampir semua bank punya daftar KJPP rekanan. Sebelum menunjuk KJPP, tanyakan ke bank apakah KJPP tersebut masuk panel mereka. Laporan dari KJPP di luar panel bisa tidak diterima, sehingga Anda membayar dua kali. Bahasan dokumen kredit lainnya ada di artikel dokumen pengajuan kredit korporasi.

KJPP untuk Revaluasi, Pajak, dan Laporan Keuangan

Perusahaan yang memilih model revaluasi untuk aset tetap sesuai PSAK 216 membutuhkan penilaian nilai wajar secara berkala. Revaluasi juga bisa dilakukan untuk tujuan perpajakan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dan dikenai PPh final. Detail jurnal dan aspek pajaknya dibahas di artikel revaluasi aset tetap PSAK 216 dan pajak.

Laporan penilaian juga sering dipakai auditor untuk mendukung uji penurunan nilai sesuai PSAK 236, atau untuk alokasi harga beli setelah akuisisi.

KJPP untuk Akuisisi dan Valuasi Bisnis

Dalam jual beli perusahaan, kedua pihak biasanya punya angka sendiri. Laporan penilaian bisnis dari KJPP memberi acuan independen, terutama bila ada pemegang saham minoritas, investor institusi, atau BUMN yang membutuhkan dasar harga yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sektor rumah sakit, pendekatan valuasinya dibahas di artikel valuasi rumah sakit swasta.

Perlu diingat, laporan KJPP adalah opini nilai, bukan harga transaksi. Harga akhir tetap hasil negosiasi dan hasil due diligence.

Timeline dan Dokumen yang Disiapkan

Lama pekerjaan sangat bergantung pada jumlah objek, lokasi, dan kelengkapan dokumen. Sebagai gambaran umum dari praktik:

1. Penawaran dan perikatan: beberapa hari, setelah KJPP menerima daftar objek dan tujuan penilaian.
2. Inspeksi lapangan: sesuai jumlah dan sebaran lokasi aset.
3. Analisis dan draf laporan: penilaian properti sederhana relatif cepat, sedangkan penilaian bisnis butuh waktu lebih lama karena memerlukan proyeksi dan analisis pasar.
4. Review dan laporan final: setelah klarifikasi data dengan klien.

Dokumen yang umumnya diminta: sertifikat tanah, IMB atau PBG, denah dan spesifikasi bangunan, daftar mesin beserta faktur, laporan keuangan, dan untuk penilaian bisnis, proyeksi keuangan serta rencana usaha.

Checklist Sebelum Menunjuk KJPP

• Tujuan penilaian jelas dan tertulis: agunan, laporan keuangan, pajak, transaksi, atau asuransi. Tujuan menentukan dasar nilai yang dipakai.
• Penilai penanda tangan punya izin dengan klasifikasi yang sesuai.
• KJPP masuk rekanan bank, atau terdaftar di OJK bila untuk keperluan pasar modal.
• Tidak ada benturan kepentingan, misalnya penilai punya hubungan dengan pembeli atau penjual.
• Ruang lingkup, jadwal, dan biaya tertulis di surat penawaran.

Satu laporan penilaian belum tentu bisa dipakai untuk semua keperluan. Laporan untuk agunan bank, misalnya, bisa memakai dasar nilai yang berbeda dari laporan untuk revaluasi aset di laporan keuangan.

Mencari KJPP Jakarta, Bogor, dan Kota Lain

Orang biasanya mencari dengan kata kunci lokal seperti "jasa penilai Bogor" atau "KJPP Jakarta". Lokasi memang berpengaruh pada biaya inspeksi, tetapi yang lebih penting adalah klasifikasi izin, pengalaman di jenis aset Anda, dan status rekanan di bank atau terdaftar di OJK bila dibutuhkan. Anda bisa mulai dari layanan pencarian KJPP dan jasa penilai di CariAkuntan, lalu bandingkan dua atau tiga penawaran.

Bagaimana FA Indonesia Membantu

FA Indonesia tidak menerbitkan laporan penilaian, tetapi membantu klien menentukan kebutuhan penilaian, menyiapkan data dan proyeksi untuk KJPP, serta mengintegrasikan hasilnya ke laporan keuangan, paket kredit, atau proses transaksi. Klien ditangani langsung oleh Ananta W. Sasongko, CPA, yang pernah mendampingi akuisisi tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan pengajuan kredit perbankan dengan nilai kumulatif mendekati Rp1 triliun. Layanan menjangkau seluruh Indonesia secara daring maupun kunjungan. Informasi lebih lanjut ada di halaman konsultan kredit bank.

Pertanyaan Umum

Apa bedanya KJPP dan penilai internal bank?
KJPP adalah kantor penilai publik berizin Menteri Keuangan yang independen dari bank. Penilai internal adalah pegawai bank. Untuk kredit di atas ambang tertentu, POJK mewajibkan penilai independen.

Apakah semua KJPP boleh menilai perusahaan atau saham?
Tidak. Izin penilai publik dibagi per bidang jasa. Untuk menilai perusahaan atau saham, penilai harus memiliki klasifikasi penilaian bisnis.

Berapa lama laporan penilaian KJPP berlaku untuk bank?
Tergantung kebijakan bank dan jenis agunan. Dalam POJK 40/POJK.03/2019, nilai agunan yang bisa diperhitungkan bank menurun seiring umur laporan penilaian, sehingga penilaian ulang sering diminta secara berkala.

Standar apa yang dipakai penilai publik di Indonesia?
Penilai publik wajib mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang diterbitkan MAPPI.

Baca Juga

• Valuasi Rumah Sakit Swasta: Metode DCF, EV/EBITDA, dan Peran KJPP
• Alasan Kredit Bank Ditolak dan Cara Memperbaikinya
• Audit Rumah Sakit Pertama Kali: Area yang Diuji dan Persiapannya

Sumber

• PMK 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (JDIH Kemenkeu)
• Penilai Publik dalam Peraturan Menteri Keuangan (DJKN Kemenkeu)
• POJK 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (OJK)