Audit Agribisnis · Papua
Audit Laporan Keuangan Peternakan, Perikanan, dan Agribisnis di Papua
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk peternakan ayam dan sapi, tambak udang, perikanan tangkap, penggilingan padi, dan usaha agribisnis di Papua. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 9 kabupaten dan kota di Papua. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Agribisnis
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Aset biologis | Ternak dan ikan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual bila dapat diukur andal (PSAK 241) |
| Penghitungan fisik | Populasi ternak, biomassa tambak, dan mortalitas |
| Pendapatan | Penjualan hasil panen diuji ke timbangan, nota, dan kontrak (PSAK 115) |
| Pakan dan obat | Persediaan dan pemakaian pakan terhadap populasi (PSAK 202) |
| Kemitraan | Piutang dan utang dengan inti atau plasma |
| Kandang, tambak, dan kapal | Aset tetap dan penyusutannya (PSAK 216) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Catatan populasi, mortalitas, dan panen
- Rekap pemakaian pakan
- Kontrak kemitraan dan penjualan
- Daftar aset tetap
- Perjanjian kredit
Kabupaten dan Kota di Papua
Biak · Jayapura · Kabupaten Biak Numfor · Kabupaten Keerom · Kabupaten Kepulauan Yapen · Kabupaten Mamberamo Raya · Kabupaten Sarmi · Kabupaten Supiori · Kabupaten Waropen
Audit Industri Lain di Papua
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · BUMD
Provinsi Papua dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Papua terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan 115 kecamatan dan 963 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 2 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 2 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Papua saat ini 1 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua: Jayapura (5 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua: Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kota Jayapura.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua harus berkantor di Provinsi Papua?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan peternakan, perikanan, dan agribisnis di Papua?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani peternakan ayam dan sapi, tambak udang, perikanan tangkap, penggilingan padi, dan usaha agribisnis di seluruh Papua. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan peternakan, perikanan, dan agribisnis di Papua?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Ternak yang belum dijual dicatat berapa?
Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual bila harga pasarnya tersedia. Bila tidak dapat diukur andal, dipakai biaya perolehan.