Audit Yayasan dan Sekolah · Papua
Audit Laporan Keuangan Yayasan, Sekolah, dan Perguruan Tinggi di Papua
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di Papua. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 9 kabupaten dan kota di Papua. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Yayasan dan Sekolah
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Sumbangan dan hibah | Penerimaan diuji ke perjanjian hibah dan bukti penerimaan, termasuk pembatasan dari pemberi dana (ISAK 335) |
| Aset neto | Pemisahan aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan |
| Pendapatan pendidikan | SPP, uang pangkal, dan piutang siswa atau mahasiswa |
| Dana pemerintah | Dana BOS dan bantuan lain dicocokkan dengan laporan pertanggungjawabannya |
| Aset tetap dan wakaf | Tanah dan bangunan, termasuk aset wakaf dan status kepemilikannya |
| Beban program | Beban disajikan menurut program dan pendukung |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Perjanjian hibah dan laporan ke donatur
- Rekap SPP dan piutang siswa
- Laporan dana BOS
- Sertifikat tanah dan akta wakaf
- Akta yayasan dan susunan pengurus
Kabupaten dan Kota di Papua
Biak · Jayapura · Kabupaten Biak Numfor · Kabupaten Keerom · Kabupaten Kepulauan Yapen · Kabupaten Mamberamo Raya · Kabupaten Sarmi · Kabupaten Supiori · Kabupaten Waropen
Audit Industri Lain di Papua
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Papua
Provinsi Papua terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan 115 kecamatan dan 963 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 2 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 2 |
Ada 1 KAP aktif di Provinsi Papua. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua: Jayapura (5 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua: Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kota Jayapura.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua harus berkantor di Provinsi Papua?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di Papua?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di seluruh Papua. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di Papua?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Laporan yayasan berbeda dengan perusahaan?
Ya. Entitas nirlaba menyajikan aset neto, bukan ekuitas, dan memisahkan sumber daya yang dibatasi pemberi dana. Acuan penyajiannya ISAK 335.