Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit BUMD · Aceh

Audit Laporan Keuangan BUMD dan Perumda di Aceh

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di Aceh. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 23 kabupaten dan kota di Aceh. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di BUMD

AreaYang Diuji
PendapatanPendapatan air, sewa, atau jasa diuji ke sistem penagihan dan penerimaan
Piutang pelangganUmur piutang dan cadangan kerugian (PSAK 109)
Aset tetapJaringan, instalasi, dan aset dari hibah atau penyertaan modal (PSAK 216)
Penyertaan modal daerahPenyertaan modal pemerintah daerah dan statusnya di ekuitas
Hibah pemerintahAset dan dana hibah serta pengakuannya (PSAK 220)
Imbalan kerjaDana pensiun dan imbalan pascakerja pegawai (PSAK 219)

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Data penagihan dan daftar piutang
  • Daftar aset tetap
  • Peraturan daerah penyertaan modal
  • Dokumen hibah
  • Rencana kerja dan anggaran perusahaan

Kabupaten dan Kota di Aceh

Banda Aceh · Kabupaten Aceh Barat · Kabupaten Aceh Barat Daya · Kabupaten Aceh Besar · Kabupaten Aceh Jaya · Kabupaten Aceh Selatan · Kabupaten Aceh Singkil · Kabupaten Aceh Tamiang · Kabupaten Aceh Tengah · Kabupaten Aceh Tenggara · Kabupaten Aceh Timur · Kabupaten Aceh Utara · Kabupaten Bener Meriah · Kabupaten Bireuen · Kabupaten Gayo Lues · Kabupaten Nagan Raya · Kabupaten Pidie · Kabupaten Pidie Jaya · Kabupaten Simeulue · Kota Langsa · Kota Sabang · Kota Subulussalam · Lhokseumawe

Audit Industri Lain di Aceh

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis

Provinsi Aceh dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan 289 kecamatan dan 6.509 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Aceh
Kantor Akuntan Publik (KAP)2
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)4
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)1

Registri mencatat 2 KAP aktif di Provinsi Aceh. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Aceh: Kota Banda Aceh (6 kantor), Kabupaten Aceh Besar (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Aceh?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 2 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Aceh.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Aceh harus berkantor di Provinsi Aceh?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Aceh?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di seluruh Aceh. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Aceh?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kerangka akuntansi apa yang dipakai BUMD?

BUMD umumnya memakai SAK Indonesia atau SAK EP sesuai ukurannya, bukan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah mencatat penyertaannya di laporan keuangan daerah.