Audit Rumah Sakit · Aceh
Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Aceh
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Aceh. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 23 kabupaten dan kota di Aceh. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan per penjamin | Pendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115) |
| Piutang klaim BPJS dan asuransi | Klaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109) |
| Jasa medis dokter | Perhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya |
| Persediaan farmasi dan BMHP | Hadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202) |
| Aset tetap dan alat kesehatan | Perolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Utang bank dan covenant | Konfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
- Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
- Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
- Berita acara stok opname farmasi
- Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
- Perjanjian kredit dan rekening koran
Kabupaten dan Kota di Aceh
Banda Aceh · Kabupaten Aceh Barat · Kabupaten Aceh Barat Daya · Kabupaten Aceh Besar · Kabupaten Aceh Jaya · Kabupaten Aceh Selatan · Kabupaten Aceh Singkil · Kabupaten Aceh Tamiang · Kabupaten Aceh Tengah · Kabupaten Aceh Tenggara · Kabupaten Aceh Timur · Kabupaten Aceh Utara · Kabupaten Bener Meriah · Kabupaten Bireuen · Kabupaten Gayo Lues · Kabupaten Nagan Raya · Kabupaten Pidie · Kabupaten Pidie Jaya · Kabupaten Simeulue · Kota Langsa · Kota Sabang · Kota Subulussalam · Lhokseumawe
Audit Industri Lain di Aceh
Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Aceh
Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan 289 kecamatan dan 6.509 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Aceh |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 2 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 4 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 1 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Aceh saat ini 2 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Aceh: Kota Banda Aceh (6 kantor), Kabupaten Aceh Besar (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Aceh?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 2 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Aceh.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Aceh harus berkantor di Provinsi Aceh?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Aceh?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Aceh. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Aceh?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?
RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.