Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Koperasi · DI Yogyakarta

Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di DI Yogyakarta

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di DI Yogyakarta. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 5 kabupaten dan kota di DI Yogyakarta. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi

AreaYang Diuji
Pinjaman anggotaSaldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman
Simpanan anggotaSimpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota
Pendapatan jasa pinjamanPerhitungan jasa dan pengakuannya
Sisa hasil usahaPerhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar
Kas dan bankPenghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang
Unit usahaPersediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar pinjaman dan kolektibilitas
  • Daftar simpanan anggota
  • Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
  • Berita acara kas
  • Rekening koran

Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta

Bantul · Kabupaten Gunung Kidul · Kabupaten Kulon Progo · Sleman · Yogyakarta

Audit Industri Lain di DI Yogyakarta

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi DI Yogyakarta dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi DI Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dengan 78 kecamatan dan 414 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi DI Yogyakarta
Kantor Akuntan Publik (KAP)21
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)19
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)16

Registri mencatat 21 KAP aktif di Provinsi DI Yogyakarta. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi DI Yogyakarta: Kabupaten Sleman (32 kantor), Kota Yogyakarta (15 kantor), Kabupaten Bantul (9 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi DI Yogyakarta: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi DI Yogyakarta?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 21 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi DI Yogyakarta.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi DI Yogyakarta harus berkantor di Provinsi DI Yogyakarta?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di DI Yogyakarta?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh DI Yogyakarta. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di DI Yogyakarta?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?

Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.