Audit Yayasan dan Sekolah · DI Yogyakarta
Audit Laporan Keuangan Yayasan, Sekolah, dan Perguruan Tinggi di DI Yogyakarta
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di DI Yogyakarta. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 5 kabupaten dan kota di DI Yogyakarta. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Yayasan dan Sekolah
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Sumbangan dan hibah | Penerimaan diuji ke perjanjian hibah dan bukti penerimaan, termasuk pembatasan dari pemberi dana (ISAK 335) |
| Aset neto | Pemisahan aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan |
| Pendapatan pendidikan | SPP, uang pangkal, dan piutang siswa atau mahasiswa |
| Dana pemerintah | Dana BOS dan bantuan lain dicocokkan dengan laporan pertanggungjawabannya |
| Aset tetap dan wakaf | Tanah dan bangunan, termasuk aset wakaf dan status kepemilikannya |
| Beban program | Beban disajikan menurut program dan pendukung |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Perjanjian hibah dan laporan ke donatur
- Rekap SPP dan piutang siswa
- Laporan dana BOS
- Sertifikat tanah dan akta wakaf
- Akta yayasan dan susunan pengurus
Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta
Bantul · Kabupaten Gunung Kidul · Kabupaten Kulon Progo · Sleman · Yogyakarta
Audit Industri Lain di DI Yogyakarta
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi DI Yogyakarta dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi DI Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dengan 78 kecamatan dan 414 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi DI Yogyakarta |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 21 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 19 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 16 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi DI Yogyakarta saat ini 21 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi DI Yogyakarta: Kabupaten Sleman (32 kantor), Kota Yogyakarta (15 kantor), Kabupaten Bantul (9 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi DI Yogyakarta: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi DI Yogyakarta?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 21 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi DI Yogyakarta.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi DI Yogyakarta harus berkantor di Provinsi DI Yogyakarta?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di DI Yogyakarta?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di seluruh DI Yogyakarta. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di DI Yogyakarta?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Laporan yayasan berbeda dengan perusahaan?
Ya. Entitas nirlaba menyajikan aset neto, bukan ekuitas, dan memisahkan sumber daya yang dibatasi pemberi dana. Acuan penyajiannya ISAK 335.