Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Koperasi · Maluku Utara

Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Maluku Utara

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Maluku Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 11 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi

AreaYang Diuji
Pinjaman anggotaSaldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman
Simpanan anggotaSimpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota
Pendapatan jasa pinjamanPerhitungan jasa dan pengakuannya
Sisa hasil usahaPerhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar
Kas dan bankPenghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang
Unit usahaPersediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar pinjaman dan kolektibilitas
  • Daftar simpanan anggota
  • Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
  • Berita acara kas
  • Rekening koran

Kabupaten dan Kota di Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Barat · Kabupaten Halmahera Selatan · Kabupaten Halmahera Tengah · Kabupaten Halmahera Timur · Kabupaten Halmahera Utara · Kabupaten Kepulauan Sula · Kabupaten Pulau Morotai · Kabupaten Pulau Taliabu · Kota Tidore Kepulauan · Ternate · Weda

Audit Industri Lain di Maluku Utara

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi Maluku Utara dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan 116 kecamatan dan 1.155 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Maluku Utara
Kantor Akuntan Publik (KAP)1
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)0
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Ada 1 KAP aktif di Provinsi Maluku Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Maluku Utara: Kota Ternate (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Maluku Utara?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Maluku Utara.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Maluku Utara harus berkantor di Provinsi Maluku Utara?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Maluku Utara?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Maluku Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Maluku Utara?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?

Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.