Audit PT PMA · Maluku Utara
Audit Laporan Keuangan PT PMA di Maluku Utara
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di Maluku Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 11 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di PT PMA
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Transaksi pihak berelasi | Penjualan, pembelian, biaya manajemen, dan royalti dengan grup serta pengungkapannya (PSAK 224) |
| Pinjaman pemegang saham | Perjanjian, bunga, kurs, dan klasifikasinya |
| Mata uang fungsional | Penentuan mata uang fungsional dan selisih kurs (PSAK 221) |
| Paket pelaporan grup | Rekonsiliasi laporan lokal dengan paket pelaporan ke induk |
| Pajak | Pajak kini dan tangguhan serta dokumentasi harga transfer (PSAK 212) |
| Kelangsungan usaha | Surat dukungan induk bila ekuitas negatif atau rugi berulang |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Perjanjian antarperusahaan dalam grup
- Perjanjian pinjaman pemegang saham
- Paket pelaporan grup
- Dokumentasi harga transfer
- Akta dan perizinan berusaha
Kabupaten dan Kota di Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Barat · Kabupaten Halmahera Selatan · Kabupaten Halmahera Tengah · Kabupaten Halmahera Timur · Kabupaten Halmahera Utara · Kabupaten Kepulauan Sula · Kabupaten Pulau Morotai · Kabupaten Pulau Taliabu · Kota Tidore Kepulauan · Ternate · Weda
Audit Industri Lain di Maluku Utara
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan 116 kecamatan dan 1.155 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Maluku Utara |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 1 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 0 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Registri mencatat 1 KAP aktif di Provinsi Maluku Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Maluku Utara: Kota Ternate (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Maluku Utara?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Maluku Utara.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Maluku Utara harus berkantor di Provinsi Maluku Utara?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan PT PMA di Maluku Utara?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di seluruh Maluku Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan PT PMA di Maluku Utara?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Induk kami memakai IFRS, apakah laporan lokal bisa dipakai?
SAK Indonesia sebagian besar selaras dengan IFRS, tetapi tanggal efektif dan beberapa ketentuan dapat berbeda. Perbedaannya direkonsiliasi di paket pelaporan grup.