Audit Koperasi · Sulawesi Barat
Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Sulawesi Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Sulawesi Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pinjaman anggota | Saldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman |
| Simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota |
| Pendapatan jasa pinjaman | Perhitungan jasa dan pengakuannya |
| Sisa hasil usaha | Perhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar |
| Kas dan bank | Penghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang |
| Unit usaha | Persediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar pinjaman dan kolektibilitas
- Daftar simpanan anggota
- Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
- Berita acara kas
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Barat
Kabupaten Majene · Kabupaten Mamasa · Kabupaten Mamuju Tengah · Kabupaten Mamuju Utara · Kabupaten Polewali Mandar · Mamuju
Audit Industri Lain di Sulawesi Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten dan 0 kota, dengan 69 kecamatan dan 639 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 0 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Sulawesi Barat. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Barat harus berkantor di Provinsi Sulawesi Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Sulawesi Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Sulawesi Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Sulawesi Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?
Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.