Audit PT PMA · Sulawesi Barat
Audit Laporan Keuangan PT PMA di Sulawesi Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di Sulawesi Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di PT PMA
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Transaksi pihak berelasi | Penjualan, pembelian, biaya manajemen, dan royalti dengan grup serta pengungkapannya (PSAK 224) |
| Pinjaman pemegang saham | Perjanjian, bunga, kurs, dan klasifikasinya |
| Mata uang fungsional | Penentuan mata uang fungsional dan selisih kurs (PSAK 221) |
| Paket pelaporan grup | Rekonsiliasi laporan lokal dengan paket pelaporan ke induk |
| Pajak | Pajak kini dan tangguhan serta dokumentasi harga transfer (PSAK 212) |
| Kelangsungan usaha | Surat dukungan induk bila ekuitas negatif atau rugi berulang |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Perjanjian antarperusahaan dalam grup
- Perjanjian pinjaman pemegang saham
- Paket pelaporan grup
- Dokumentasi harga transfer
- Akta dan perizinan berusaha
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Barat
Kabupaten Majene · Kabupaten Mamasa · Kabupaten Mamuju Tengah · Kabupaten Mamuju Utara · Kabupaten Polewali Mandar · Mamuju
Audit Industri Lain di Sulawesi Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten dan 0 kota, dengan 69 kecamatan dan 639 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 0 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Sulawesi Barat. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Barat harus berkantor di Provinsi Sulawesi Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan PT PMA di Sulawesi Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di seluruh Sulawesi Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan PT PMA di Sulawesi Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Induk kami memakai IFRS, apakah laporan lokal bisa dipakai?
SAK Indonesia sebagian besar selaras dengan IFRS, tetapi tanggal efektif dan beberapa ketentuan dapat berbeda. Perbedaannya direkonsiliasi di paket pelaporan grup.