Audit BPR · Sumatera Utara
Jasa Audit Laporan Keuangan BPR di Sumatera Utara
Audit laporan keuangan tahunan BPR dan BPR Syariah di Sumatera Utara (33 kabupaten dan kota) untuk laporan tahunan ke OJK, oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Pekerjaan bisa dilakukan jarak jauh dan di lokasi.
Tim yang Menangani Audit Anda
Sejak chat pertama Anda bicara langsung dengan Ananta W. Sasongko, CPA. Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Ketentuan Audit BPR
| Ketentuan | Isi Pokok |
|---|---|
| POJK 48/POJK.03/2017 Pasal 5 | BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 miliar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik terdaftar OJK. BPR dengan aset di bawah Rp10 miliar menyampaikan laporan yang telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau rapat anggota, atau yang diaudit. |
| Batas waktu laporan tahunan | Laporan tahunan BPR disampaikan ke OJK paling lambat akhir April setelah tahun buku berakhir. |
| POJK 23 Tahun 2024 | Pelaporan BPR dan BPR Syariah melalui sistem pelaporan OJK serta transparansi kondisi keuangan, termasuk laporan penunjukan akuntan publik. |
| POJK 9 Tahun 2023 | Penggunaan jasa akuntan publik dan KAP di sektor jasa keuangan, termasuk pembatasan masa penugasan. |
| SEOJK 21/SEOJK.03/2024 | Panduan akuntansi perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat sebagai acuan penyusunan laporan keuangan BPR. |
Tim yang Menangani
| Peran | Siapa | Untuk Apa |
|---|---|---|
| Audit laporan keuangan BPR | KAP DHN & Rekan (KMK No. 592/KM.1/2023, terdaftar OJK) | Audit laporan keuangan tahunan BPR dan BPR Syariah untuk laporan tahunan ke OJK |
| Kontak dan jadwal | Tim FA Indonesia lewat WhatsApp | Diskusi awal, ruang lingkup, jadwal, dan biaya |
Untuk satu BPR, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda, sesuai prinsip independensi.
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi
Lihat juga penyusunan laporan keuangan BPR di Sumatera Utara dan audit BPR seluruh Indonesia.
Pertanyaan Umum
Apakah semua BPR wajib diaudit?
BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 miliar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik terdaftar OJK. BPR dengan aset di bawah itu boleh menyampaikan laporan yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS, atau tetap memilih diaudit.
Kapan audit BPR sebaiknya dimulai?
Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir April, jadi penunjukan KAP dan perencanaan audit idealnya dilakukan sebelum atau segera setelah tutup buku Desember.
Apakah BPR Syariah juga bisa?
Bisa. Ruang lingkup audit BPR Syariah dibahas di awal sesuai ketentuan yang berlaku bagi BPR Syariah.
Bagaimana cara memulai?
Hubungi kami lewat tombol WhatsApp. Kami minta laporan keuangan terakhir dan laporan publikasi untuk menyusun ruang lingkup dan jadwal.