Laporan Keuangan BPR · Sumatera Utara
Jasa Penyusunan Laporan Keuangan BPR di Sumatera Utara
Pembukuan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan BPR dan BPR Syariah di Sumatera Utara oleh KJA Farhani K.N., siap untuk audit dan laporan tahunan ke OJK.
Ketentuan yang Relevan
| Ketentuan | Isi Pokok |
|---|---|
| POJK 48/POJK.03/2017 Pasal 5 | BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 miliar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik terdaftar OJK. BPR dengan aset di bawah Rp10 miliar menyampaikan laporan yang telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau rapat anggota, atau yang diaudit. |
| Batas waktu laporan tahunan | Laporan tahunan BPR disampaikan ke OJK paling lambat akhir April setelah tahun buku berakhir. |
| POJK 23 Tahun 2024 | Pelaporan BPR dan BPR Syariah melalui sistem pelaporan OJK serta transparansi kondisi keuangan, termasuk laporan penunjukan akuntan publik. |
| POJK 9 Tahun 2023 | Penggunaan jasa akuntan publik dan KAP di sektor jasa keuangan, termasuk pembatasan masa penugasan. |
| SEOJK 21/SEOJK.03/2024 | Panduan akuntansi perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat sebagai acuan penyusunan laporan keuangan BPR. |
Tim yang Menangani
| Peran | Siapa | Untuk Apa |
|---|---|---|
| Penyusunan laporan keuangan BPR | KJA Farhani K.N. (izin 232/KM.1/PPPK/2020) | Pembukuan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan BPR |
| Audit laporan keuangan BPR | KAP DHN & Rekan (KMK No. 592/KM.1/2023, terdaftar OJK) | Audit laporan keuangan tahunan BPR dan BPR Syariah untuk laporan tahunan ke OJK |
| Kontak dan jadwal | Tim FA Indonesia lewat WhatsApp | Diskusi awal, ruang lingkup, jadwal, dan biaya |
Untuk satu BPR, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda, sesuai prinsip independensi.
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi
Lihat juga audit laporan keuangan BPR di Sumatera Utara.
Pertanyaan Umum
Apakah laporan keuangan BPR bisa disusun pihak luar?
Bisa. Penyusunan atau pembenahan laporan keuangan dikerjakan KJA, sedangkan audit dilakukan KAP yang berbeda, sehingga independensi tetap terjaga.
Acuan apa yang dipakai?
Standar akuntansi yang berlaku bagi BPR dan panduan akuntansi perbankan BPR dari OJK (SEOJK 21/SEOJK.03/2024).
Apakah termasuk laporan keuangan publikasi?
Kami membantu menyiapkan angka dan rekonsiliasi yang dibutuhkan untuk laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi. Penyampaian ke OJK tetap dilakukan oleh BPR.
Bisa dikerjakan jarak jauh?
Bisa. Data dikirim lewat file, lalu pertanyaan dan konfirmasi dilakukan online, sehingga BPR di seluruh Indonesia bisa dilayani.