Audit BUMD · Papua Barat
Audit Laporan Keuangan BUMD dan Perumda di Papua Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di Papua Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 7 kabupaten dan kota di Papua Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di BUMD
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan | Pendapatan air, sewa, atau jasa diuji ke sistem penagihan dan penerimaan |
| Piutang pelanggan | Umur piutang dan cadangan kerugian (PSAK 109) |
| Aset tetap | Jaringan, instalasi, dan aset dari hibah atau penyertaan modal (PSAK 216) |
| Penyertaan modal daerah | Penyertaan modal pemerintah daerah dan statusnya di ekuitas |
| Hibah pemerintah | Aset dan dana hibah serta pengakuannya (PSAK 220) |
| Imbalan kerja | Dana pensiun dan imbalan pascakerja pegawai (PSAK 219) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Data penagihan dan daftar piutang
- Daftar aset tetap
- Peraturan daerah penyertaan modal
- Dokumen hibah
- Rencana kerja dan anggaran perusahaan
Kabupaten dan Kota di Papua Barat
Fakfak · Kabupaten Kaimana · Kabupaten Manokwari Selatan · Kabupaten Pegunungan Arfak · Kabupaten Teluk Bintuni · Kabupaten Teluk Wondama · Manokwari
Audit Industri Lain di Papua Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis
Provinsi Papua Barat dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 0 kota, dengan 86 kecamatan dan 914 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 1 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat harus berkantor di Provinsi Papua Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Papua Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di seluruh Papua Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Papua Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kerangka akuntansi apa yang dipakai BUMD?
BUMD umumnya memakai SAK Indonesia atau SAK EP sesuai ukurannya, bukan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah mencatat penyertaannya di laporan keuangan daerah.