Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Tambang · Papua Barat

Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di Papua Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di Papua Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 7 kabupaten dan kota di Papua Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Tambang

AreaYang Diuji
Pendapatan penjualanVolume, kadar, dan harga diuji ke laporan surveyor, kontrak penjualan, dan dokumen pengapalan (PSAK 115)
Aset eksplorasi dan evaluasiKapitalisasi biaya eksplorasi dan pengujian penurunan nilainya (PSAK 106)
Properti pertambangan dan pengupasanBiaya pengembangan, pengupasan lapisan tanah, dan amortisasi berdasarkan cadangan
Provisi reklamasi dan pascatambangEstimasi kewajiban, jaminan reklamasi yang ditempatkan, dan pengakuannya (PSAK 237)
Alat beratAset tetap, sewa pembiayaan, dan penyusutan berdasarkan jam kerja alat (PSAK 216 dan PSAK 116)
Royalti dan pungutan negaraPNBP dan royalti dicocokkan dengan volume penjualan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Kontrak penjualan dan laporan surveyor
  • Rencana kerja dan anggaran biaya
  • Perhitungan cadangan dan amortisasi
  • Dokumen jaminan reklamasi
  • Kontrak jasa pertambangan dan sewa alat

Kabupaten dan Kota di Papua Barat

Fakfak · Kabupaten Kaimana · Kabupaten Manokwari Selatan · Kabupaten Pegunungan Arfak · Kabupaten Teluk Bintuni · Kabupaten Teluk Wondama · Manokwari

Audit Industri Lain di Papua Barat

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 0 kota, dengan 86 kecamatan dan 914 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Papua Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)0
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)1
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat harus berkantor di Provinsi Papua Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Papua Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh Papua Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Papua Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kami kontraktor jasa tambang, bukan pemilik izin. Apa bedanya di audit?

Fokusnya bergeser ke pendapatan jasa berdasarkan volume pekerjaan, piutang ke pemilik tambang, alat berat dan sewanya, serta biaya bahan bakar dan suku cadang.