Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Kontraktor · Papua Barat

Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Papua Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Papua Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 7 kabupaten dan kota di Papua Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor

AreaYang Diuji
Pendapatan kontrakPengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115)
Aset dan liabilitas kontrakPekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi
Biaya proyekMaterial, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca
Kontrak merugiProyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237)
Piutang terminKonfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109)
Pajak jasa konstruksiPPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
  • Berita acara kemajuan dan serah terima
  • Rekap biaya per proyek
  • Daftar retensi dan bank garansi
  • Bukti potong PPh Final

Kabupaten dan Kota di Papua Barat

Fakfak · Kabupaten Kaimana · Kabupaten Manokwari Selatan · Kabupaten Pegunungan Arfak · Kabupaten Teluk Bintuni · Kabupaten Teluk Wondama · Manokwari

Audit Industri Lain di Papua Barat

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 0 kota, dengan 86 kecamatan dan 914 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Papua Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)0
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)1
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat harus berkantor di Provinsi Papua Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Papua Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Papua Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Papua Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?

Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.