Audit Developer Properti · Jawa Timur
Audit Laporan Keuangan Developer Properti di Jawa Timur
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Jawa Timur. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 31 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Developer Properti
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan unit | Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, diuji ke PPJB, berita acara serah terima, dan akad kredit (PSAK 115) |
| Uang muka pembeli | Liabilitas kontrak dari uang muka dan cicilan pembeli sebelum serah terima |
| Persediaan real estat | Tanah, biaya pengembangan, dan alokasi biaya prasarana ke tiap unit (PSAK 202) |
| Biaya pinjaman | Bunga kredit konstruksi yang dikapitalisasi ke proyek (PSAK 223) |
| Properti investasi | Aset yang disewakan dan pilihan model biaya atau nilai wajar (PSAK 240) |
| Tanah belum dikembangkan | Status kepemilikan, perizinan, dan nilai realisasi |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar unit terjual, PPJB, dan serah terima
- Rekap uang muka pembeli
- Rincian biaya proyek dan alokasinya
- Sertifikat dan perizinan tanah
- Perjanjian kredit konstruksi
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Banyuwangi · Batu · Blitar · Bojonegoro · Gresik · Jember · Kabupaten Bangkalan · Kabupaten Bondowoso · Kabupaten Jombang · Kabupaten Magetan · Kabupaten Nganjuk · Kabupaten Ngawi · Kabupaten Pacitan · Kabupaten Pamekasan · Kabupaten Sampang · Kabupaten Situbondo · Kabupaten Sumenep · Kabupaten Trenggalek · Kediri · Lamongan · Lumajang · Madiun · Malang · Mojokerto · Pasuruan · Ponorogo · Probolinggo · Sidoarjo · Surabaya · Tuban · Tulungagung
Audit Industri Lain di Jawa Timur
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dengan 666 kecamatan dan 7.856 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Timur |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 89 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 106 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 80 |
Registri mencatat 89 KAP aktif di Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Timur: Kota Surabaya (155 kantor), Malang (44 kantor), Kabupaten Sidoarjo (44 kantor), Madiun (6 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Timur?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 89 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Timur.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Timur harus berkantor di Provinsi Jawa Timur?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan developer properti di Jawa Timur?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Jawa Timur. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan developer properti di Jawa Timur?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kapan penjualan rumah diakui sebagai pendapatan?
Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, yang umumnya ditandai serah terima. Uang muka sebelum itu dicatat sebagai liabilitas. Kontrak tertentu dapat memenuhi syarat pengakuan sepanjang waktu, dan itu dinilai dari isi kontraknya.