Audit Kontraktor · Jawa Timur
Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Jawa Timur
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Jawa Timur. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 31 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan kontrak | Pengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115) |
| Aset dan liabilitas kontrak | Pekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi |
| Biaya proyek | Material, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca |
| Kontrak merugi | Proyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237) |
| Piutang termin | Konfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109) |
| Pajak jasa konstruksi | PPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
- Berita acara kemajuan dan serah terima
- Rekap biaya per proyek
- Daftar retensi dan bank garansi
- Bukti potong PPh Final
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Banyuwangi · Batu · Blitar · Bojonegoro · Gresik · Jember · Kabupaten Bangkalan · Kabupaten Bondowoso · Kabupaten Jombang · Kabupaten Magetan · Kabupaten Nganjuk · Kabupaten Ngawi · Kabupaten Pacitan · Kabupaten Pamekasan · Kabupaten Sampang · Kabupaten Situbondo · Kabupaten Sumenep · Kabupaten Trenggalek · Kediri · Lamongan · Lumajang · Madiun · Malang · Mojokerto · Pasuruan · Ponorogo · Probolinggo · Sidoarjo · Surabaya · Tuban · Tulungagung
Audit Industri Lain di Jawa Timur
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Jawa Timur dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dengan 666 kecamatan dan 7.856 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Timur |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 89 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 106 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 80 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Timur saat ini 89 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Timur: Kota Surabaya (155 kantor), Malang (44 kantor), Kabupaten Sidoarjo (44 kantor), Madiun (6 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Timur?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 89 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Timur.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Timur harus berkantor di Provinsi Jawa Timur?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Jawa Timur?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Jawa Timur. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Jawa Timur?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?
Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.