Audit Rumah Sakit · Jawa Timur
Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Jawa Timur
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Jawa Timur. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 31 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan per penjamin | Pendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115) |
| Piutang klaim BPJS dan asuransi | Klaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109) |
| Jasa medis dokter | Perhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya |
| Persediaan farmasi dan BMHP | Hadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202) |
| Aset tetap dan alat kesehatan | Perolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Utang bank dan covenant | Konfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
- Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
- Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
- Berita acara stok opname farmasi
- Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
- Perjanjian kredit dan rekening koran
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Banyuwangi · Batu · Blitar · Bojonegoro · Gresik · Jember · Kabupaten Bangkalan · Kabupaten Bondowoso · Kabupaten Jombang · Kabupaten Magetan · Kabupaten Nganjuk · Kabupaten Ngawi · Kabupaten Pacitan · Kabupaten Pamekasan · Kabupaten Sampang · Kabupaten Situbondo · Kabupaten Sumenep · Kabupaten Trenggalek · Kediri · Lamongan · Lumajang · Madiun · Malang · Mojokerto · Pasuruan · Ponorogo · Probolinggo · Sidoarjo · Surabaya · Tuban · Tulungagung
Audit Industri Lain di Jawa Timur
Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Jawa Timur dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dengan 666 kecamatan dan 7.856 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Timur |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 89 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 106 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 80 |
Registri mencatat 89 KAP aktif di Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Timur: Kota Surabaya (155 kantor), Malang (44 kantor), Kabupaten Sidoarjo (44 kantor), Madiun (6 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Timur?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 89 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Timur.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Timur harus berkantor di Provinsi Jawa Timur?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Jawa Timur?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Jawa Timur. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Jawa Timur?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?
RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.