Audit Distributor · Jawa Tengah
Audit Laporan Keuangan Distributor dan Perusahaan Dagang di Jawa Tengah
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk distributor, grosir, agen, importir, eksportir, dan perusahaan dagang di Jawa Tengah. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 32 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Distributor
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Persediaan | Stok opname gudang, barang lambat bergerak dan kedaluwarsa, dan nilai realisasi neto (PSAK 202) |
| Piutang usaha | Konfirmasi pelanggan, umur piutang, dan cadangan kerugian (PSAK 109) |
| Potongan dan rabat | Rabat, diskon volume, dan program promosi dari prinsipal serta penyajiannya (PSAK 115) |
| Pisah batas | Penjualan dan pembelian di sekitar tanggal neraca, termasuk barang dalam perjalanan |
| Utang ke prinsipal | Konfirmasi utang dan rekonsiliasi dengan catatan pemasok |
| Transaksi valuta asing | Pembelian impor, selisih kurs, dan bea masuk (PSAK 221) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kartu stok dan berita acara stok opname
- Daftar umur piutang dan utang
- Perjanjian distribusi dan program rabat
- Dokumen impor
- Perjanjian kredit
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
Banjarnegara · Brebes · Cilacap · Jepara · Kabupaten Banyumas · Kabupaten Batang · Kabupaten Blora · Kabupaten Boyolali · Kabupaten Demak · Kabupaten Grobogan · Kabupaten Karanganyar · Kabupaten Kendal · Kabupaten Pemalang · Kabupaten Rembang · Kabupaten Sragen · Kabupaten Sukoharjo · Kabupaten Temanggung · Kabupaten Wonogiri · Kebumen · Klaten · Kudus · Magelang · Pati · Pekalongan · Purbalingga · Purwokerto · Purworejo · Salatiga · Semarang · Surakarta · Tegal · Wonosobo
Audit Industri Lain di Jawa Tengah
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan 573 kecamatan dan 8.008 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Tengah |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 45 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 53 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 56 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah saat ini 45 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah: Semarang (99 kantor), Kota Surakarta (13 kantor), Kabupaten Karanganyar (9 kantor), Kabupaten Banyumas (8 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 45 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Tengah.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Tengah harus berkantor di Provinsi Jawa Tengah?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan distributor dan perusahaan dagang di Jawa Tengah?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani distributor, grosir, agen, importir, eksportir, dan perusahaan dagang di seluruh Jawa Tengah. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan distributor dan perusahaan dagang di Jawa Tengah?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Prinsipal meminta laporan audit, apa yang biasanya dilihat?
Kemampuan membayar: modal kerja, umur piutang, perputaran persediaan, dan utang bank. Laporan audit memberi keyakinan bahwa angka itu sudah diuji pihak independen.