Audit Kontraktor · Jawa Tengah
Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Jawa Tengah
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Jawa Tengah. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 32 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan kontrak | Pengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115) |
| Aset dan liabilitas kontrak | Pekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi |
| Biaya proyek | Material, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca |
| Kontrak merugi | Proyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237) |
| Piutang termin | Konfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109) |
| Pajak jasa konstruksi | PPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
- Berita acara kemajuan dan serah terima
- Rekap biaya per proyek
- Daftar retensi dan bank garansi
- Bukti potong PPh Final
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
Banjarnegara · Brebes · Cilacap · Jepara · Kabupaten Banyumas · Kabupaten Batang · Kabupaten Blora · Kabupaten Boyolali · Kabupaten Demak · Kabupaten Grobogan · Kabupaten Karanganyar · Kabupaten Kendal · Kabupaten Pemalang · Kabupaten Rembang · Kabupaten Sragen · Kabupaten Sukoharjo · Kabupaten Temanggung · Kabupaten Wonogiri · Kebumen · Klaten · Kudus · Magelang · Pati · Pekalongan · Purbalingga · Purwokerto · Purworejo · Salatiga · Semarang · Surakarta · Tegal · Wonosobo
Audit Industri Lain di Jawa Tengah
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan 573 kecamatan dan 8.008 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Tengah |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 45 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 53 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 56 |
Registri mencatat 45 KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah: Semarang (99 kantor), Kota Surakarta (13 kantor), Kabupaten Karanganyar (9 kantor), Kabupaten Banyumas (8 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 45 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Tengah.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Tengah harus berkantor di Provinsi Jawa Tengah?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Jawa Tengah?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Jawa Tengah. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Jawa Tengah?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?
Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.