Audit Rumah Sakit · Jawa Tengah
Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Jawa Tengah
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Jawa Tengah. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 32 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan per penjamin | Pendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115) |
| Piutang klaim BPJS dan asuransi | Klaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109) |
| Jasa medis dokter | Perhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya |
| Persediaan farmasi dan BMHP | Hadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202) |
| Aset tetap dan alat kesehatan | Perolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Utang bank dan covenant | Konfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
- Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
- Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
- Berita acara stok opname farmasi
- Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
- Perjanjian kredit dan rekening koran
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
Banjarnegara · Brebes · Cilacap · Jepara · Kabupaten Banyumas · Kabupaten Batang · Kabupaten Blora · Kabupaten Boyolali · Kabupaten Demak · Kabupaten Grobogan · Kabupaten Karanganyar · Kabupaten Kendal · Kabupaten Pemalang · Kabupaten Rembang · Kabupaten Sragen · Kabupaten Sukoharjo · Kabupaten Temanggung · Kabupaten Wonogiri · Kebumen · Klaten · Kudus · Magelang · Pati · Pekalongan · Purbalingga · Purwokerto · Purworejo · Salatiga · Semarang · Surakarta · Tegal · Wonosobo
Audit Industri Lain di Jawa Tengah
Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Jawa Tengah dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan 573 kecamatan dan 8.008 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Tengah |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 45 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 53 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 56 |
Registri mencatat 45 KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah: Semarang (99 kantor), Kota Surakarta (13 kantor), Kabupaten Karanganyar (9 kantor), Kabupaten Banyumas (8 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Tengah?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 45 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Tengah.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Tengah harus berkantor di Provinsi Jawa Tengah?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Jawa Tengah?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Jawa Tengah. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Jawa Tengah?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?
RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.