Audit Tambang · Papua Barat Daya
Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di Papua Barat Daya
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di Papua Barat Daya. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 5 kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Tambang
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan | Volume, kadar, dan harga diuji ke laporan surveyor, kontrak penjualan, dan dokumen pengapalan (PSAK 115) |
| Aset eksplorasi dan evaluasi | Kapitalisasi biaya eksplorasi dan pengujian penurunan nilainya (PSAK 106) |
| Properti pertambangan dan pengupasan | Biaya pengembangan, pengupasan lapisan tanah, dan amortisasi berdasarkan cadangan |
| Provisi reklamasi dan pascatambang | Estimasi kewajiban, jaminan reklamasi yang ditempatkan, dan pengakuannya (PSAK 237) |
| Alat berat | Aset tetap, sewa pembiayaan, dan penyusutan berdasarkan jam kerja alat (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Royalti dan pungutan negara | PNBP dan royalti dicocokkan dengan volume penjualan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kontrak penjualan dan laporan surveyor
- Rencana kerja dan anggaran biaya
- Perhitungan cadangan dan amortisasi
- Dokumen jaminan reklamasi
- Kontrak jasa pertambangan dan sewa alat
Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya
Kabupaten Maybrat · Kabupaten Raja Ampat · Kabupaten Sorong Selatan · Kabupaten Tambrauw · Sorong
Audit Industri Lain di Papua Barat Daya
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 131 kecamatan dan 818 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua Barat Daya |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 1 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat Daya. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya: Sorong (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya: Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat Daya?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat Daya.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat Daya harus berkantor di Provinsi Papua Barat Daya?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Papua Barat Daya?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh Papua Barat Daya. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Papua Barat Daya?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kami kontraktor jasa tambang, bukan pemilik izin. Apa bedanya di audit?
Fokusnya bergeser ke pendapatan jasa berdasarkan volume pekerjaan, piutang ke pemilik tambang, alat berat dan sewanya, serta biaya bahan bakar dan suku cadang.