Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Yayasan dan Sekolah · Papua Barat Daya

Audit Laporan Keuangan Yayasan, Sekolah, dan Perguruan Tinggi di Papua Barat Daya

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di Papua Barat Daya. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 5 kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Yayasan dan Sekolah

AreaYang Diuji
Sumbangan dan hibahPenerimaan diuji ke perjanjian hibah dan bukti penerimaan, termasuk pembatasan dari pemberi dana (ISAK 335)
Aset netoPemisahan aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan
Pendapatan pendidikanSPP, uang pangkal, dan piutang siswa atau mahasiswa
Dana pemerintahDana BOS dan bantuan lain dicocokkan dengan laporan pertanggungjawabannya
Aset tetap dan wakafTanah dan bangunan, termasuk aset wakaf dan status kepemilikannya
Beban programBeban disajikan menurut program dan pendukung

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Perjanjian hibah dan laporan ke donatur
  • Rekap SPP dan piutang siswa
  • Laporan dana BOS
  • Sertifikat tanah dan akta wakaf
  • Akta yayasan dan susunan pengurus

Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya

Kabupaten Maybrat · Kabupaten Raja Ampat · Kabupaten Sorong Selatan · Kabupaten Tambrauw · Sorong

Audit Industri Lain di Papua Barat Daya

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Papua Barat Daya

Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 131 kecamatan dan 818 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Papua Barat Daya
Kantor Akuntan Publik (KAP)0
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)1
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)0

Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat Daya. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya: Sorong (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya: Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat Daya?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat Daya.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat Daya harus berkantor di Provinsi Papua Barat Daya?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di Papua Barat Daya?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani yayasan, sekolah, pesantren, perguruan tinggi swasta, lembaga sosial, dan organisasi nirlaba di seluruh Papua Barat Daya. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi di Papua Barat Daya?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Laporan yayasan berbeda dengan perusahaan?

Ya. Entitas nirlaba menyajikan aset neto, bukan ekuitas, dan memisahkan sumber daya yang dibatasi pemberi dana. Acuan penyajiannya ISAK 335.