Audit Travel Umrah · Papua Barat Daya
Audit Laporan Keuangan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus di Papua Barat Daya
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di Papua Barat Daya. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 5 kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Travel Umrah
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Dana titipan jemaah | Setoran jemaah sebelum keberangkatan sebagai liabilitas dan penempatannya |
| Pendapatan | Diakui saat perjalanan dilaksanakan, bukan saat setoran diterima (PSAK 115) |
| Uang muka ke pemasok | Tiket, hotel, dan layanan darat yang dibayar di muka |
| Selisih kurs | Biaya dalam riyal dan dolar terhadap setoran rupiah (PSAK 221) |
| Bank garansi | Jaminan yang ditempatkan dan pengungkapannya |
| Agen dan cabang | Setoran lewat agen dan rekonsiliasinya |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar jemaah terdaftar dan setoran
- Jadwal keberangkatan
- Kontrak maskapai, hotel, dan layanan darat
- Dokumen bank garansi
- Izin penyelenggara
Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya
Kabupaten Maybrat · Kabupaten Raja Ampat · Kabupaten Sorong Selatan · Kabupaten Tambrauw · Sorong
Audit Industri Lain di Papua Barat Daya
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 131 kecamatan dan 818 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Papua Barat Daya |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 0 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 1 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 0 |
Belum ada KAP aktif yang tercatat di Provinsi Papua Barat Daya. Pekerjaan untuk perusahaan di provinsi ini dijalankan dari luar provinsi: dokumen dikirim digital, kunjungan lapangan dijadwalkan.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya: Sorong (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya: Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Papua Barat Daya?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 0 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Papua Barat Daya.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Papua Barat Daya harus berkantor di Provinsi Papua Barat Daya?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Papua Barat Daya?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di seluruh Papua Barat Daya. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Papua Barat Daya?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kenapa setoran jemaah tidak boleh langsung jadi pendapatan?
Karena jasa belum diberikan. Sampai jemaah berangkat, setoran itu kewajiban perusahaan kepada jemaah.