Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Developer Properti · Jawa Barat

Audit Laporan Keuangan Developer Properti di Jawa Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Jawa Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Developer Properti

AreaYang Diuji
Pendapatan penjualan unitSaat pengendalian unit beralih ke pembeli, diuji ke PPJB, berita acara serah terima, dan akad kredit (PSAK 115)
Uang muka pembeliLiabilitas kontrak dari uang muka dan cicilan pembeli sebelum serah terima
Persediaan real estatTanah, biaya pengembangan, dan alokasi biaya prasarana ke tiap unit (PSAK 202)
Biaya pinjamanBunga kredit konstruksi yang dikapitalisasi ke proyek (PSAK 223)
Properti investasiAset yang disewakan dan pilihan model biaya atau nilai wajar (PSAK 240)
Tanah belum dikembangkanStatus kepemilikan, perizinan, dan nilai realisasi

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar unit terjual, PPJB, dan serah terima
  • Rekap uang muka pembeli
  • Rincian biaya proyek dan alokasinya
  • Sertifikat dan perizinan tanah
  • Perjanjian kredit konstruksi

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Bandung · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Kabupaten Bandung Barat · Kabupaten Ciamis · Kabupaten Cianjur · Kabupaten Garut · Kabupaten Indramayu · Kabupaten Kuningan · Kabupaten Majalengka · Kabupaten Pangandaran · Kabupaten Subang · Kabupaten Sumedang · Karawang · Kota Banjar · Purwakarta · Sukabumi · Tasikmalaya

Audit Industri Lain di Jawa Barat

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan dan 5.832 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Jawa Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)98
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)127
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)97

Ada 98 KAP aktif di Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Barat: Bandung (112 kantor), Bekasi (84 kantor), Kota Depok (42 kantor), Bogor (41 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 98 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Barat harus berkantor di Provinsi Jawa Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan developer properti di Jawa Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Jawa Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan developer properti di Jawa Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kapan penjualan rumah diakui sebagai pendapatan?

Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, yang umumnya ditandai serah terima. Uang muka sebelum itu dicatat sebagai liabilitas. Kontrak tertentu dapat memenuhi syarat pengakuan sepanjang waktu, dan itu dinilai dari isi kontraknya.