Audit Manufaktur · Jawa Barat
Audit Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pabrik dan perusahaan manufaktur: makanan dan minuman, tekstil, plastik, kemasan, komponen, kimia, dan furnitur di Jawa Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Manufaktur
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Persediaan | Hadir saat stok opname bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi; uji harga perolehan dan nilai realisasi neto (PSAK 202) |
| Harga pokok produksi | Alokasi biaya tenaga kerja dan overhead pabrik, kapasitas normal, dan selisih biaya standar |
| Pisah batas penjualan | Surat jalan, faktur, dan syarat penyerahan di sekitar tanggal neraca (PSAK 115) |
| Mesin dan aset tetap | Perolehan, kapitalisasi biaya pemasangan, penyusutan, dan mesin yang tidak dipakai (PSAK 216) |
| Piutang dan utang usaha | Konfirmasi saldo, umur piutang, dan cadangan kerugian (PSAK 109) |
| Imbalan kerja | Liabilitas imbalan pascakerja dari perhitungan aktuaria (PSAK 219) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kartu stok dan berita acara stok opname
- Perhitungan harga pokok produksi
- Daftar aset tetap dan mesin
- Daftar umur piutang dan utang
- Laporan aktuaria
- Perjanjian kredit
Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Bandung · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Kabupaten Bandung Barat · Kabupaten Ciamis · Kabupaten Cianjur · Kabupaten Garut · Kabupaten Indramayu · Kabupaten Kuningan · Kabupaten Majalengka · Kabupaten Pangandaran · Kabupaten Subang · Kabupaten Sumedang · Karawang · Kota Banjar · Purwakarta · Sukabumi · Tasikmalaya
Audit Industri Lain di Jawa Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan dan 5.832 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 98 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 127 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 97 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat saat ini 98 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Barat: Bandung (112 kantor), Bekasi (84 kantor), Kota Depok (42 kantor), Bogor (41 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 98 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Barat harus berkantor di Provinsi Jawa Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan perusahaan manufaktur di Jawa Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pabrik dan perusahaan manufaktur: makanan dan minuman, tekstil, plastik, kemasan, komponen, kimia, dan furnitur di seluruh Jawa Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan perusahaan manufaktur di Jawa Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Apakah auditor harus hadir saat stok opname pabrik?
Bila persediaan material, standar audit meminta auditor menghadiri penghitungan fisik. Karena itu penunjukan auditor sebaiknya sebelum tanggal tutup buku.