Audit Koperasi · Jawa Barat
Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Jawa Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Jawa Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pinjaman anggota | Saldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman |
| Simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota |
| Pendapatan jasa pinjaman | Perhitungan jasa dan pengakuannya |
| Sisa hasil usaha | Perhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar |
| Kas dan bank | Penghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang |
| Unit usaha | Persediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar pinjaman dan kolektibilitas
- Daftar simpanan anggota
- Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
- Berita acara kas
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Bandung · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Kabupaten Bandung Barat · Kabupaten Ciamis · Kabupaten Cianjur · Kabupaten Garut · Kabupaten Indramayu · Kabupaten Kuningan · Kabupaten Majalengka · Kabupaten Pangandaran · Kabupaten Subang · Kabupaten Sumedang · Karawang · Kota Banjar · Purwakarta · Sukabumi · Tasikmalaya
Audit Industri Lain di Jawa Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan dan 5.832 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 98 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 127 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 97 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat saat ini 98 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Barat: Bandung (112 kantor), Bekasi (84 kantor), Kota Depok (42 kantor), Bogor (41 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 98 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Barat harus berkantor di Provinsi Jawa Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Jawa Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Jawa Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Jawa Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?
Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.