Audit Restoran dan Cafe · Jawa Barat
Audit Laporan Keuangan Restoran dan Cafe di Jawa Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk restoran, cafe, kedai kopi, katering, cloud kitchen, dan waralaba kuliner di Jawa Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Restoran dan Cafe
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Penjualan harian per outlet | Data POS, QRIS, EDC, dan aplikasi pesan antar dicocokkan dengan setoran bank dan komisi platform |
| HPP dan persediaan bahan | Stok opname bahan, resep standar, dan selisih pemakaian yang tidak wajar (PSAK 202) |
| Sewa outlet | Perjanjian sewa tempat, aset hak guna, dan liabilitas sewa (PSAK 116) |
| Renovasi dan peralatan dapur | Kapitalisasi renovasi, masa manfaat, dan penyusutan (PSAK 216) |
| Royalti dan waralaba | Biaya waralaba awal dan royalti diuji ke perjanjian waralaba |
| Pajak restoran | PBJT makanan dan minuman yang dipungut dan disetor ke pemerintah daerah |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Rekap penjualan POS per outlet
- Laporan platform pesan antar
- Berita acara stok opname bahan
- Perjanjian sewa outlet dan waralaba
- Bukti setor pajak daerah
Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Bandung · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Kabupaten Bandung Barat · Kabupaten Ciamis · Kabupaten Cianjur · Kabupaten Garut · Kabupaten Indramayu · Kabupaten Kuningan · Kabupaten Majalengka · Kabupaten Pangandaran · Kabupaten Subang · Kabupaten Sumedang · Karawang · Kota Banjar · Purwakarta · Sukabumi · Tasikmalaya
Audit Industri Lain di Jawa Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan dan 5.832 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Jawa Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 98 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 127 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 97 |
Ada 98 KAP aktif di Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Jawa Barat: Bandung (112 kantor), Bekasi (84 kantor), Kota Depok (42 kantor), Bogor (41 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Jawa Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 98 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Jawa Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Jawa Barat harus berkantor di Provinsi Jawa Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan restoran dan cafe di Jawa Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani restoran, cafe, kedai kopi, katering, cloud kitchen, dan waralaba kuliner di seluruh Jawa Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan restoran dan cafe di Jawa Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Pencatatan kami masih dari kasir dan rekening koran, bisa diaudit?
Bisa dimulai dari sana, tetapi laporan keuangannya harus disusun dulu. Penyusunan oleh KJA Farhani, lalu audit oleh KAP DHN & Rekan sebagai kantor yang berbeda.