Audit PBF dan Alkes · Sulawesi Selatan
Audit Laporan Keuangan PBF, Distributor Alat Kesehatan, dan Farmasi di Sulawesi Selatan
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di Sulawesi Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di PBF dan Alkes
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Persediaan | Stok opname, nomor bets, kedaluwarsa, dan retur ke prinsipal (PSAK 202) |
| Piutang rumah sakit dan instansi | Umur piutang yang panjang, konfirmasi, dan cadangan kerugian (PSAK 109) |
| Rabat prinsipal | Diskon, bonus barang, dan klaim ke prinsipal (PSAK 115) |
| Alat yang ditempatkan | Alat kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit dengan kontrak reagen atau KSO (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Barang konsinyasi | Pemisahan barang milik sendiri dan titipan |
| Utang prinsipal | Konfirmasi dan rekonsiliasi |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kartu stok per bets dan berita acara stok opname
- Daftar umur piutang
- Perjanjian distribusi
- Kontrak penempatan alat
- Perizinan
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
Kabupaten Bantaeng · Kabupaten Barru · Kabupaten Bone · Kabupaten Bulukumba · Kabupaten Enrekang · Kabupaten Gowa · Kabupaten Jeneponto · Kabupaten Kepulauan Selayar · Kabupaten Luwu · Kabupaten Luwu Timur · Kabupaten Luwu Utara · Kabupaten Maros · Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan · Kabupaten Pinrang · Kabupaten Sidenreng Rappang · Kabupaten Sinjai · Kabupaten Soppeng · Kabupaten Takalar · Kabupaten Tana Toraja · Kabupaten Toraja Utara · Kabupaten Wajo · Makassar · Palopo · Parepare
Audit Industri Lain di Sulawesi Selatan
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan 307 kecamatan dan 2.975 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Selatan |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 16 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 18 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 24 |
Ada 16 KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan: Kota Makassar (57 kantor), Kabupaten Gowa (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Selatan.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan harus berkantor di Provinsi Sulawesi Selatan?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan PBF, distributor alat kesehatan, dan farmasi di Sulawesi Selatan?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, industri farmasi, dan jaringan apotek di seluruh Sulawesi Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan PBF, distributor alat kesehatan, dan farmasi di Sulawesi Selatan?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Piutang ke rumah sakit lama cair, bagaimana pengaruhnya di audit?
Auditor menilai kolektibilitasnya dari riwayat pembayaran dan konfirmasi. Cadangan kerugian dihitung dari umur piutang dan pengalaman tertagih.