Audit Perkebunan Sawit · Sulawesi Selatan
Audit Laporan Keuangan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Sulawesi Selatan
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, perkebunan karet, tebu, dan komoditas lain di Sulawesi Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Perkebunan Sawit
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Tanaman produktif | Tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan: kapitalisasi biaya, saat reklasifikasi, dan penyusutan (PSAK 216) |
| Produk agrikultur | Tandan buah segar yang tumbuh di pohon diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (PSAK 241) |
| Pendapatan | Penjualan TBS, CPO, dan inti sawit diuji ke kontrak, timbangan, dan dokumen pengiriman (PSAK 115) |
| Plasma | Piutang dan kewajiban terkait kebun plasma serta penjaminan kredit petani |
| Hak atas tanah | HGU, masa berlaku, dan biaya perpanjangannya |
| Persediaan | CPO, inti sawit, pupuk, dan bahan kimia (PSAK 202) |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar blok tanam, tahun tanam, dan luas
- Laporan produksi dan timbangan
- Kontrak penjualan
- Sertifikat HGU
- Perjanjian plasma dan kredit
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
Kabupaten Bantaeng · Kabupaten Barru · Kabupaten Bone · Kabupaten Bulukumba · Kabupaten Enrekang · Kabupaten Gowa · Kabupaten Jeneponto · Kabupaten Kepulauan Selayar · Kabupaten Luwu · Kabupaten Luwu Timur · Kabupaten Luwu Utara · Kabupaten Maros · Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan · Kabupaten Pinrang · Kabupaten Sidenreng Rappang · Kabupaten Sinjai · Kabupaten Soppeng · Kabupaten Takalar · Kabupaten Tana Toraja · Kabupaten Toraja Utara · Kabupaten Wajo · Makassar · Palopo · Parepare
Audit Industri Lain di Sulawesi Selatan
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan 307 kecamatan dan 2.975 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Selatan |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 16 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 18 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 24 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini 16 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan: Kota Makassar (57 kantor), Kabupaten Gowa (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Selatan.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan harus berkantor di Provinsi Sulawesi Selatan?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, perkebunan karet, tebu, dan komoditas lain di seluruh Sulawesi Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Tanaman sawit dicatat sebagai aset tetap atau aset biologis?
Tanaman produktif seperti pohon sawit dicatat sebagai aset tetap. Yang diukur pada nilai wajar adalah produk yang tumbuh di atasnya, yaitu tandan buah segar yang belum dipanen.