Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Kontraktor · Sulawesi Selatan

Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Sulawesi Selatan

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Sulawesi Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor

AreaYang Diuji
Pendapatan kontrakPengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115)
Aset dan liabilitas kontrakPekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi
Biaya proyekMaterial, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca
Kontrak merugiProyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237)
Piutang terminKonfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109)
Pajak jasa konstruksiPPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
  • Berita acara kemajuan dan serah terima
  • Rekap biaya per proyek
  • Daftar retensi dan bank garansi
  • Bukti potong PPh Final

Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan

Kabupaten Bantaeng · Kabupaten Barru · Kabupaten Bone · Kabupaten Bulukumba · Kabupaten Enrekang · Kabupaten Gowa · Kabupaten Jeneponto · Kabupaten Kepulauan Selayar · Kabupaten Luwu · Kabupaten Luwu Timur · Kabupaten Luwu Utara · Kabupaten Maros · Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan · Kabupaten Pinrang · Kabupaten Sidenreng Rappang · Kabupaten Sinjai · Kabupaten Soppeng · Kabupaten Takalar · Kabupaten Tana Toraja · Kabupaten Toraja Utara · Kabupaten Wajo · Makassar · Palopo · Parepare

Audit Industri Lain di Sulawesi Selatan

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan 307 kecamatan dan 2.975 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sulawesi Selatan
Kantor Akuntan Publik (KAP)16
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)18
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)24

Jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini 16 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan: Kota Makassar (57 kantor), Kabupaten Gowa (1 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan harus berkantor di Provinsi Sulawesi Selatan?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sulawesi Selatan?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Sulawesi Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sulawesi Selatan?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?

Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.